Tuesday, November 4, 2014

Bambang Soesatyo: KIH Ngambek, Menghambat Jokowi Menjurus Makar




MatahatiCorp Independent News





Bambang Soesatyo: KIH Ngambek, Menghambat Jokowi Menjurus Makar



RMOL. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk “DPR tandingan” diminta segera menghentikan manuvernya, karena manuver politik itu menghambat kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


“Jangan ngambek di sini, jadinya menghambat program-program Jokowi dong. Ini bisa kena pasal makar karena mereka membentuk tandingan. Kalau kita mau bikin pemerintahan tandingan juga bisa,” sindir politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).


Bambang menilai jumlah 11 Komisi yang ada saat ini sudah cukup mengakomodir semua kepentingan. KIH mesti legowo tidak mendapat posisi pimpinan di Komisi maupun alat kelengkapan dewan, sehingga DPR tidak perlu lagi memekarkan jumlah Komisi hanya untuk menampung elite KIH yang ngambek.


“Saya mengimbau jangan korbankan demokrasi di DPR demi KIH. Jadi untuk pimpinan, ya cuekin saja. Diamin saja mereka. Nanti kalau mereka tidak hadir terus menerus dalam rapat, kan bisa dipanggil paksa. Itu keinginan undang-undang,” tegasnya. [ald]


Bambang Soesatyo: KIH Ngambek, Menghambat Jokowi Menjurus Makar

Agistira








Monday, November 3, 2014

KIH Ngotot Gelar Paripurna Penentuan Pimpinan DPR




MatahatiCorp Independent News





KIH Ngotot Gelar Paripurna Penentuan Pimpinan DPR




REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersikukuh akan mengelar rapat paripurna penentuan pimpinan DPR serta alat kelengkapan dewan meskipun dinilai melanggar aturan.


“Besok kami akan menyelenggarakan rapat paripurna pukul 09.00 WIB di Gedung DPR dengan agenda penentuan pimpinan dan alat kelengkapan dewan,” kata Ketua DPR sementara versi KIH Ida Fauziyah usai rapat konsultasi tertutup, Senin (3/11).


Menurut dia, pengaturan alat kelengkapan dewan (AKD) sudah proporsional dan melibatkan 10 fraksi. Lima fraksi dari Koalisi Merah Putih pun diberikan tawaran menduduki jabatan pimpinan.


“Pada prinsipnya rapat tadi menganut musyawarah mufakat dalam penentuan AKD termasuk komposisi jumlah pimpinan dari fraksi lainnya. Kita mengundang tapi mereka tidak datang,” katanya.


Ia menyebutkan untuk komposisi pimpinan AKD versi KIH yang terbentuk ada 63 orang pimpinan terdiri dari 16 orang ketua dan 47 wakil ketua. Untuk Fraksi PDIP terdiri dari tiga ketua dan sembilan wakil.


Sedangkan Fraksi Partai Golkar tiga ketua dan delapan wakil ketua, Fraksi Partai Gerindra dua ketua dan enam wakil ketua, selanjutnya Fraksi PKB dua ketua dan lima wakil ketua.


Kemudian Fraksi PAN satu ketua dan empat wakil ketua, Fraksi PKS satu ketua dan tiga wakil ketua, Fraksi PPP satu ketua dan tiga wakil, dan Fraksi Hanura dua wakil ketua.


“Kami sudah membagi secara proporsional dan sesuai aturan tata tertib yang ada, dan inilah susunan pimpinan yang tepat,” katanya.


Saat disinggung apakah langkah Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan sendiri tidak melanggar aturan, Ida mengatakan bahwa proses politik di parlemen selama ini tidak berjalan secara demokratis sehingga dilakukan hal tersebut.


“Diperlukan pimpinan yang membangun kebersamaan dan proses politik secara demokratis. Dari lima fraksi ini perlu ada pimpinan sementara yang dianggap bisa membangun ‘performance’ DPR, sehingga tidak berat kepada satu kelompok saja,” ucapnya.


Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai langkah yang dilakukan kubu KIH melanggar aturan sehingga tidak perlu dianggap.


Menurut dia, yang terpenting untuk dilakukan adalah menjalankan pekerjaan angota dewan dengan melihat alat kelengkapan dewan yang sudah terbentuk.



KIH Ngotot Gelar Paripurna Penentuan Pimpinan DPR

MR. Fangwan Pasmah








Sunday, November 2, 2014

Menperin Saleh Husin Minta Nasihat Amien Rais




MatahatiCorp Independent News





Menperin Saleh Husin Minta Nasihat Amien Rais



RMOL. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengunjungi politikus senior Amien Rais di kediaman Ketua MPP PAN tersebut di Kompleks Taman Gandaria Blok C nomor 1, Jakarta Selatan, Minggu (2/10).


“Ya, tadi bertemu Pak Amien,” jelas Saleh kepada RMOL.


Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu, Ketua DPP Hanura ini mengaku hanya sowan kepada mantan Ketua Umum DPP PAN tersebut. Sebagai yunior, Saleh meminta nasihat kepada Amien agar dirinya bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik.


“Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan Pak Amien. Supaya tawakal, tidak macam-macam,” jelasnya.


Sebagai sesama politikus, dia tidak menampik, mereka menyinggung soal perpolitikan. Tapi dia membantah pembicaraan itu terkait dinamika politik yang ada di DPR. Namun, dia berharap DPR kembali bersatu.


“Kita harapkan sesuai statement yang di DPR, cepat selesai supaya berjalan dengan baik,” tandasnya. [zul]


Menperin Saleh Husin Minta Nasihat Amien Rais

Agistira








Saturday, November 1, 2014

Romi Anggap Kemenkumham Patuhi Hukum




MatahatiCorp Independent News





Romi Anggap Kemenkumham Patuhi Hukum




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Partai Pembangunan Persatuan (PPP) versi Mukhtamar Surabaya Romahurmuziy, mengatakan, keputusan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Menurut Romi Kemenkumham sudai sesuai dengan aturan pasal 23 ayat 3 UU no 2 tahun 2008.


“Pada UU tersebut, Kemenkumham hanya memiliki waktu tujuh hari sejak pendaftaran persyaratan itu di terima untuk menerbitkan keputusan tentang kepengurusan yang sah,” kata Romi usai menghadiri pembukaan Munas NU di Jakarta, Sabtu (1/11).


Sehingga, lanjut romi kemenkumham memiliki waktu yang sangat pendek untuk memutuskan itu. Romi mengatakan PPP versi Surabaya menyelesaikan muktamar tanggal 17 Oktober 2014, pada sore harinya, mereka telah mendaftarkan seluruh persyaratan ke menteri hukum dan ham.


Artinya, lanjut Romi, apa yang dilakukan kemenkumham sudah berdasarkan hukum. “Karena adanya mundur waktu karena pelantikan kabinet, maka baru tanggal 28 bisa diterbitkan. Jadi tindakan menteri sudah bentuk kepatuhan kepada UU,” kata Romi.


Sedangkan, menurut Romi, Muktamar yang di selenggarakan oleh kubu Suryadarma Ali, bukanlah sebuah mukhtamar yang sah. Karena menurutnya, apa yang dikatakan kubu SDA bahwa ada sebanyak 28 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang hadir sesungguhnya tidak hadir di Hotel Syahid.


“Silahkan saudara-saudara mencek ketua, sekertaris, dan panitia dari 28 DPW yang diklaim mereka, posisinya mereka semua ada dimana hari ini, kemarin atau lusa lau,” katanya.


Ketidakhadiran para DPW tersebut, lanjut Romi, menunjukan bahwa muktamar yang dilakukan oleh kubu SDA tidak kuorum. Hingga, secara politik tidak memiliki legitimasi, dan secara yuridis sudah selesai dengan putusan Menteri Hukum dan Ham. “Secara politk tidak dihadiri oleh separuh dewan pimpinan wilayah maupun cabang, secara hukum kita sudah diakui Kementrian,” katanya.


Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadia, Djayadi Hanan, mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan kemenkumham patut dipertanyakan. Karena menurut undang-undang partai politik, konflik yang terjadi dipartai politik harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu.


“Mekanismenya, seharusnya menyerahkan permasalahan konflik tersebut pada mahkamah partai masing-masing. Tapi ada kesan malah kemenkumham menabrak itu,” kata Djayadi kepada Republika, Jumat (31/10).


Sehingga, lanjut Djayadi, wajar jika PPP kubu SDA membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ini langkah yang positif dan baik, karena mereka mengambil langkah hukum. Dari pada mereka langsung memprotes kementrian hukum dan ham itu kurang baik,” ungkapnya.


Dajayadi juga menganggap bahwa langkah byang dilakukan oleh Kemenkumham merupakan langkah politis. Dan menurutnya, apa yang dilakukan oleh kemenkumham ada lah kesalahan. “Lebih cenderung bersifat politis, dan menurut saya itu sebuah blunder,” katanya.


Seharusnya, Djayadi menilai, Jika akan lebih baik jika kemenkumham tidak ikut campur terlebih dahulu masalah PPP ini. “Jika DPR ikut campur, itu masalah DPR. Tapi sebaiknya harus menunggu keputusan mahkamah partai politik. Dan apapun keputusan internal tersebut harus dipatuhi,” katanya.



Romi Anggap Kemenkumham Patuhi Hukum

MR. Fangwan Pasmah








Friday, October 31, 2014

Citra DPR akan Semakin Terpuruk




MatahatiCorp Independent News





Citra DPR akan Semakin Terpuruk




REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Citra DPR akan semakin terpuruk di mata masyarakat jika para anggotanya tetap berebutan kekuasaan di lembaga tersebut, kata pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Muhammad Yamin.


“Baik itu Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menimbulkan kesan negatif di mata masyarakat, karena ujung-ujungnya hanya berebut kekuasaan dan semuanya akan menderita kerugian secara politis,” kata Muhammad Yamin di Solo, Jumat (31/10).


Ia mengatakan semestinya semuanya tidak menang-menangan sendiri baik itu KMP (Partai Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional) maupun KIH (PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP).


“Meskipun KMP itu mempunyai suara banyak dalam DPR semestinya juga tidak boleh menang sendiri dan suara dari KIH harus didengarkan, apabila menginginkan mendapat hati di masyarakat,” katanya.


Untuk itu, lanjutnya, semua pimpinan di partai baik yang berasal dari KMP maupun KIH harus duduk bersama untuk bermusyawarah mencapai kemufakatan dalam persoalan tersebut. Dia mengatakan hal itu bila para anggota dewan tidak mau mendapat sorotan dari masyarakat berebut kekuasaan.


“Semua harus memperhitungkan untuk ke depan dan anggota legislatif ini dipilih masyarakat juga untuk memperjuangkan rakyat bukan hanya kepentingan partai atau diri sendiri,” kata Muhammad Yamin yang juga mantan Dekan Fakultas Hukum UNS.



Citra DPR akan Semakin Terpuruk

MR. Fangwan Pasmah








Thursday, October 30, 2014

Besok KIH Gelar Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR Tandingan




MatahatiCorp Independent News





Besok KIH Gelar Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR Tandingan




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura dan PPP kubu Romy yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menggelar sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR RI. Sidang paripurna tandingan ini, digelar karena KIH tidak mempercayai pimpinan DPR saat ini.


“Sehingga dalam rapat itu kami sepakat menggelar sidang paripurna pada Jum’at 31 Oktober pukul 9 pagi,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Achmad Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/10) malam.


Basarah mengatakan sidang paripurna digelar lantaran jalan musyawarah pembagian alat kelengkapan dewan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menemui jalan buntu. Dia berharap sidang paripurna yang digagas KIH bisa mengendurkan ketegangan politik yang terjadi dengan KMP di parlemen.


“Pesan moral kepada pendukung Prabowo-Hatta agar ini menjadi momentum mengendurkan syaraf politik,” ujarnya.


Basarah mengatakan mestinya KMP membagi posisi alat kelengkapan dewan kepada KIH secara proporsional. Sebab walaup bagaimanapun juga, fraksi-fraksi di KIh juga mendapat mandat rakyat untuk mengelola lembaga DPR.


KIH telah melayangkan undangan kepada seluruh fraksi di KMP untuk mengikuti sidang paripurna. Mereka juga telah melayangkan surat izin kepada Sekretariat Jendral DPR soal penggunaan ruang sidang paripurna. Basarah mengingatkan pihak Sekretariat Jendral berlaku adil terhadap mereka.


“Sekjend harus bersikap netral dan profesional,” katanya.


KIH juga telah mengundang pihak Mahkamah Agung (MA) untuk melantik pimpinan DPR yang akan mereka pilih. Andaipun pihak MA tidak hadir, Basarah mengatakan telah menyiapkan langkah hukum untuk mengesahkan pimpinan DPR yang mereka pilih. “Kami telah menyiapkan langkah hukum lain agar ini tidak main-main dan serius,” ujarnya.


Sidang paripurna DPR versi KIH besok mengagendakan tiga hal utama: pembacaan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR, pelantikan pimpinan DPR, dan pemilihan pimpinan akd.


Rabu (29/10) fraksi yang tergabung di KIH PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, ditambah PPP menyatakan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR. Mereka mendeklarasikan pembentukan pimpinan DPR tandingan dengan menunjuk Pramono Anung (PDIP) sebagai Ketua DPR, Abdul Kadir Karding (PKB) Wakil Ketua DPR, Dossy Iskandar (Hanura) Wakil Ketua DPR, Syaifullah Tamliha (PPP) Wakil Ketua, dan Rio Patrice Capella (Nasdem) sebagai Wakil Ketua. KIH juga menyatakan akan membentuk rapat paripurna dan rapat komisi sendiri.




Besok KIH Gelar Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR Tandingan

MR. Fangwan Pasmah








Wednesday, October 29, 2014

JK: Harga BBM Naik Sebelum 2015!




MatahatiCorp Independent News





JK: Harga BBM Naik Sebelum 2015!



RMOL. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum tahun 2015.


Hal itu disampaikan JK usai menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu malam (29/10).


JK menjelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah untuk meningkatkan pembangunan. Hasil pengurangan subsidi BBM dialokasikan untuk kebutuhan lain.


“Pokoknya bagaimana negeri ini lebih sehat, bagaimana kita membangun jalan lebih banyak, rumah sakit lebih banyak, membangun negeri ini lebih banyak,” beber politisi senior Partai Golkar itu.


Namun, JK enggan menjelaskan besaran kenaikan harga BBM serta mekanisme yang akan dijalankan pemerintah. Apakah kenaikan secara bertahap atau langsung.


“Ya pokoknya kita kurangi subsidi. Memindahkan yang konsumtif ke produktif,” tegas dia. [dem]


JK: Harga BBM Naik Sebelum 2015!

Agistira








Tuesday, October 28, 2014

Tak Umumkan Menteri Yang Bermasalah, KPK Akan Dicurigai




MatahatiCorp Independent News





Tak Umumkan Menteri Yang Bermasalah, KPK Akan Dicurigai




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan nama-nama menteri maupun calon menteri yang dianggap terindikasi melakukan korupsi.


Menurut Ramadhan, citra KPK akan dipertaruhkan bila tetap merahasiakan nama-nama tersebut. Karena selama ini KPK begitu dipercaya sebagai lembaga independen yang begitu transparan kepada publik dalam memberantas korupsi.


“Kalau ditutup-tutupi, rakyat curiga ada apa ini? jangan-jangan… jangan-jangan..,” kata Ramadhan kepada Republika melalui pesan elektronik, Selasa (28/10).


Ramadhan menambahkan dalam momen ini, KPK harus tetap menjaga kepercayaan publik meskipun situasi politik dalam negeri masih cukup tinggi. Sebab kepercayaan publik lah yang selama ini membuat KPK tetap berada pada garus terdepan dalam memberantas perilaku korupsi yang nerugikan negara.


Ramadhan juga menyebutkan bahwa Ketua KPK Abraham Samad juga telah berjanji akan membuka nama-nama yang kena stabile merah dan kuning pada proses seleksi menteri beberapa hari yang lalu.


“Abraham Samad kan menjanjikan dua hari ini akan sampaikan nama-nama itui ke rakyat. ini harus dipenuhi karena akan terus ditagih publik,” ucap mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.


Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bantuan KPK dalam mengecek rekam jejak kandidat calon menterinya. KPK menandai sejumlah nama menteri yang dianggap berpotensi memiliki masalah hukum dengan warna kuning dan merah, lalu menyerahkan kembali daftar namanya ke Jokowi.


Jokowi sempat mengganti sejumlah nama kandidat menteri yang ditandai oleh KPK. Dan akhirnya mengumumkan nama-nama menteri yang sudah final di Istana Negara. Kini, pasca pengumuman nama-nama menteri dilakukan, Ketua KPK Abraham Samad mengaku siap membuka nama-nama kandidat menteri yang sebelumnya ditandai merah tersebut. Belum diketahui apakah jajaran menteri Jokowi saat ini ada yang sebelumnya ditandai KPK atau tidak




Tak Umumkan Menteri Yang Bermasalah, KPK Akan Dicurigai

MR. Fangwan Pasmah








Monday, October 27, 2014

Ini Alasan PDIP Calonkan Puan dan Tjahjo Jadi Menteri




MatahatiCorp Independent News





Ini Alasan PDIP Calonkan Puan dan Tjahjo Jadi Menteri




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah menjelaskan alasan dibalik penunjukan Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani sebagai menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).


Menurutnya ada dua pertimbangan khusus yang diambil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terhadap dua tokoh partai tersebut. “Pertimbangannya kompetensi dan hirarki di struktur partai,” kata Basarah saat dihubungi Republika Online, Senin (27/10).


Basarah mengatakan secara kompetensi Tjahjo dan Puan layak menduduki posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kooridinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dari sisi hirarki kepartaian, lanjut Basarah, dua orang tersebut menempati posisi tertinggi partai di bawah ketua umum.


“Jadi di bawah Ibu Mega ada dua pejabat tinggi di DPP yakni Pak Tjahjo Kumolo dan Ibu Puan Maharani,” ujar Basarah.


Ketua Fraksi PDIP di MPR ini berharap menteri di kabinet Jokowi bisa segera bekerja. Mereka harus bisa merealisasikan janji-janji politik Jokowi-JK selama masa kampanye. “Buktikan kemauan presiden. Dedikasikan seluruh dharma bakti kepada bangsa dan negara,” kata Basarah.


Selain Tjahjo dan Puan, dua kader aktif PDIP yang juga menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK ialah Anak Agung Puspayoga dan Yasonna H. Laoly. Puspayoga dipilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM.


Sedangkan Yasonna dipilih menjadi Menteri Hukum dan HAM. Meski dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, namun Puspayoga dan Yasonna tidak menempati hirarki tertinggi di kepengurusan DPP PDIP.



Ini Alasan PDIP Calonkan Puan dan Tjahjo Jadi Menteri

MR. Fangwan Pasmah








Sunday, October 26, 2014

PBNU Minta Jokowi Perhatikan Desa




MatahatiCorp Independent News





PBNU Minta Jokowi Perhatikan Desa



RMOL. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.


“Secara keseluruhan semua bangsa Indonesia ini mencantolkan kepada pak Jokowi dan JK,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (26/10).


Karena itu, menurutnya, seluruh rakyat termasuk juga warga Nahdliyin berharap pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Juga penegakan hukum yang lebih adil, dan bermartabat.


“Ini harapan besar sekali. Mudah-mudahan semuanya terlaksana,” beber Said.


Karena itu, dalam ajang Musyawarah Nasional 1 Oktober mendatang, PBNU akan membahas beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah soal upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, pemberdayaan masyarakat di pedesaan.


“Desa harus ditingkatkan. Di samping juga kesenjangan semakin ada dan kemiskinan. Masih ada 30 juta rakyat yang hidup sangat miskin,” demikian Said.[dem]


PBNU Minta Jokowi Perhatikan Desa

Agistira








Saturday, October 25, 2014

Disebut Jadi Menteri, Teras Narang Pilih Jadi Gubernur




MatahatiCorp Independent News





Disebut Jadi Menteri, Teras Narang Pilih Jadi Gubernur




REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA — Nama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, turut disebut pula sebagai salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Ia namun menegaskan akan menuntasnya tugasnya hingga 2015.


“Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga meminta saya untuk menuntaskan jabatan itu. Saya selalu siap melaksanakannya,” katanya di Palangka Raya, Sabtu (25/10).


Orang nomor satu di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” itu digadang-gadang akan menempati posisi Menteri Dalam Negeri.


Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) ini namun mengaku tidak mempermasalahkan jika belum diberikan kesempatan masuk dalam jajaran Jokowi-JK.


“Saya akan tetap berbuat yang terbaik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya Kalteng, sekalipun tidak sebagai pejabat negara,” kata Teras Narang.


Beberapa waktu lalu, para tokoh suku Dayak se Kalimantan saat memeringati rapat Damai Tumbang Anoi, meminta dan akan rekomendasi Teras Narang agar masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi-JK. Namun, mantan Anggota DPR RI dua periode itu menolak niat para tokoh Suku Dayak tersebut, dan menegaskan bahwa jabatan tidak perlu dikejar karena merupakan amanah serta kepercayaan dari Presiden.


“Jabatan Menteri itu merupakan pembantu Presiden dalam mempercepat pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Tidak perlu lah membuat rekomendasi,” kata dia.




Disebut Jadi Menteri, Teras Narang Pilih Jadi Gubernur

MR. Fangwan Pasmah








Friday, October 24, 2014

Gerindra: Pertemuan Prabowo dan Luhut Antara Kawan Lama




MatahatiCorp Independent News





Gerindra: Pertemuan Prabowo dan Luhut Antara Kawan Lama




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan tidak ada pembahasan soal kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Penasehat Tim Transisi Luhut Pandjaitan di Hotel Grand Hyatt pada Kamis (23/10) kemarin.


“Itu pertemuan biasa, pertemuan antara Pak Prabowo dengan kawan lama. Nggak ada pembahasan soal (kabinet) itu,” ucapnya di Gedung DPR/MPR, Jumat (24/10).


Riza juga menepis adanya dugaan bahwa Partai Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan, bahkan ditawari kursi menteri. Ia menegaskan Partai Gerindra konsisten untuk menjadi penyeimbang pemerintahan.


“Kami merasa nyawan sebagai penyeimbang, sebab itu juga mulia,” ucapnya.


Ia menambahkan, pertemuan antara petinggi Parpol Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya tidak langsung dipandang negatif dan dihubungkan dengan masalah jabatan. Justru pertemuan tersebut menandakan hubungan KMP dan KIH dalam kondisi baik.




Gerindra: Pertemuan Prabowo dan Luhut Antara Kawan Lama

MR. Fangwan Pasmah








Thursday, October 23, 2014

Jokowi tak Ulur Waktu Umumkan Kabinet




MatahatiCorp Independent News





Jokowi tak Ulur Waktu Umumkan Kabinet




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto membantah apabila Presiden Joko Widodo mengulur-ulur waktu pengumuman susunan kabinet. Menurut Hasto, Presiden berpegang kepada Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara yang menyebut tenggat waktu pengumuman selama 14 hari sejak pelantikan.


Hasto menjelaskan, Presiden Jokowi, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, memahami besarnya harapan publik terhadap komposisi kabinet yang dibentuk pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Hebat tersebut. Oleh karena itu, pengkajian mendalam disertai prinsip kehati-hatian dikedepankan dalam penyusunan. Termasuk, memastikan agar pemerintahan yang bersih sebagaimana dambaan semua pihak, dapat diwujudkan.


“Karena itulah, keterlibatan PPATK (dan KPK) itu juga cukup penting karena dipertimbangkan masukan-masukan yang ada,” ujarnya, Kamis (23/10).


Lebih lanjut, Hasto menghargai dinamika yang berkembang di tataran publik perihal komposisi susunan kabinet Jokowi-JK. Namun demikian, Hasto memohon kepada publik agar menunggu kepastian pengumuman dari Presiden Jokowi.


“Mari kita tunggu momentum yang sangat baik bagi Presiden Jokowi untuk mengumumkan susunan kabinetnya pada waktu yang tepat. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena Presiden Jokowi betul-betul memahami bagaimana harapan rakyat agar pemerintahan,” kata Hasto.


Saat didesak wartawan kapan dan lokasi pengumuman, Hasto menjawab diplomatis. “Kita tunggu nanti,” kata Hasto.



Jokowi tak Ulur Waktu Umumkan Kabinet

MR. Fangwan Pasmah








Wednesday, October 22, 2014

Pilkada Belum Jelas, Partai di Daerah Tunggu Perppu




MatahatiCorp Independent News





Pilkada Belum Jelas, Partai di Daerah Tunggu Perppu




REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG — Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, terkait dengan Pemilu Kepala Daerah di kabupaten di provinsi itu.


“Kita masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu Kepala Daerah,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, RHM Adi Rasyidi di Palembang, Rabu (22/10).


Menurut dia, sekarang ini pihaknya masih menunggu Perppu dulu apakah langsung atau tidak langsung mengenai pelaksanaan pilkada di lima kabupaten di Sumsel itu.


Sementara mengenai apakah sudah ada bakal calon kepala daerah atau partai politik yang mendekati partai tersebut, ia menyatakan, sampai saat ini belum ada.


Ia mengatakan, bagi bakal calon kepala daerah di kabupaten yang akan menggelar pilkada 2015 nanti silahkan saja melakukan sosialisasi ke masyarakat.


Untuk menentukan siapa yang akan didukung partai Demokrat pada Pilkada itu nanti keputusannya di DPP Partai Demokrat, katanya.


Jadi, DPC Partai Demokrat di daerah bersangkutan merekomendasikan ke DPD Partai Demokrat Sumsel dan selanjutnya disampaikan ke DPP utuk menentukan, ujarnya.


Sementara Anggota KPU Sumatera Selatan, Ahmad Naafi mengatakan, terkait dengan pilkada kabupaten di provinsi itu, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat.


“Kami, masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI mengenai pelaksanaan pilkada tahun 2015,” tuturnya.


Di Sumatera Selatan lima daerah yang akan melaksanakan pilkada yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir dan Musirawas masa berakhir jabatan setelah Juli 2014, begitupula dengan kabupaten pemekaran yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan Musirawas Utara (Muratara), katanya.



Pilkada Belum Jelas, Partai di Daerah Tunggu Perppu

MR. Fangwan Pasmah








Tuesday, October 21, 2014

SDA: PPP Masih Dukung KMP




MatahatiCorp Independent News





SDA: PPP Masih Dukung KMP




REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta– PPP secara resmi masih mendukung Koalisi Merah Putih (KMP). Hal tersebut diungkapkan Suryadharma Ali (SDA) saat pertemuan pimpinan dewan syariah, DPW seluruh Indonesia dan DPP pengurus partai PPP.


“Dukungan resmi pada Prabowo sesuai produk rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 9-11 Mei 2014 lalu,” kata Suryadharma Ali.


Ia menambahkan dukungan tersebut tidak bisa diubah begitu saja. Terlebih lagi jika perubahan dukungan dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat melalui ketua umum palsu. Menurutnya keputusan Rapimnas tidak bisa diubah. Kecuali, perubahan tersebut berdasarkan dari keputusan Muktamar.


Di sela-sela pertemuan, SDA mengatakan jika akhirnya PPP terbelah ke dalam dua koalisi, setiap kader harus melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Bukan PPP menjadi oposisi yang menyalahkan Pemerintah.



SDA: PPP Masih Dukung KMP

MR. Fangwan Pasmah








Monday, October 20, 2014

Ini Tanggapan Hatta Terkait Pidato Pertama Jokowi Sebagai Presiden




MatahatiCorp Independent News





Ini Tanggapan Hatta Terkait Pidato Pertama Jokowi Sebagai Presiden




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menanggapi pidato Presiden Joko Widodo saat sidang paripurna MPR.


“Saya kira pidato Jokowi baik. Jokowi mengajak bekerja keras. Semoga pemerintah sukses ke depan dengan baik,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10).


Terkait dengan program yang disebutkan Jokowi saat pidato, ia mengatakan hal itu cukup baik. Jokowi disebutnya memperhatikan aspek maritim di Indonesia.


Apalagi karena selama ini, menurutnya, pemerintah sebelumnya juga memberikan perhatian yang cukup baik dalam bidang maritim.


“Jadi kalo Pak Jokowi mengajak untuk memperhatikan maritim, ya saya kira baik,” katanya.


Menurutnya, Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung program yang baik dari pemerintahan Jokowi ke depan. Namun, juga tetap mengkritisi pemerintah.


Sementara terkait dengan pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, ia mengatakan berharap terjadi musyawarah mufakat antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).


Sedangkan terkait dengan posisi PPP setelah muktamar, ia mengatakan masih meyakini partai Ka’bah itu bersama-sama dengan KMP.



Ini Tanggapan Hatta Terkait Pidato Pertama Jokowi Sebagai Presiden

MR. Fangwan Pasmah








Sunday, October 19, 2014

Megawati kurang empati, SBY legowo terima kritikan




MatahatiCorp Independent News





Megawati kurang empati, SBY legowo terima kritikan




Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyesalkan sikap Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri yang tak menghadiri peresmian Museum Kepresidenan, di Istana Bogor, Jawa Barat.


Seharusnya, momen peresmiaan museum itu dijadikan semangat untuk melakukan rekonsiliasi. “Megawati kurang empati pada semangat rekonsiliasi,” kata Didi, Minggu (19/10).


Dia mengatakan, momen rekonsiliasi yang seyogyanya bisa terjadi pada saat peresmian museum Kepresidenan RI di Istana Bogor telah dilewatkan begitu saja oleh Megawati dengan tidak hadir pada momen bersejarah tersebut.


“Sangat disayangkan. Padahal inilah momentum yang sangat baik, apalagi menjelang hari H peralihan pemerintahan,” kata dia.


Didik pun berterima kasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo Subianto dan para elit lain yang terus membangun komunikasi politik dan semangat persaudaraan. “Demi terwujudnya jalan lapang rekonsiliasi,” pungkas Didi.


Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun terakhir memimpin Indonesia memiliki peran sangat besar. Karena selama periode itu, Indonesia mencapai kemajuan yang cukup membanggakan.


“Meskipun mengalami hujatan dan kritikan dari berbagai pihak, SBY tetap mampu membuktikan kinerja yang baik selama 10 tahun ini,” kata Ibas di sela memimpin acara jalan santai bertajuk “Terimakasih SBY 10 Tahun Memajukan Indonesia” di sepanjang jalur car free day di Jakarta, Minggu 19 Oktober 2014.


Menurut Ibas, sebagai kepala negara yang menjabat selama dua periode di Indonesia, SBY senantiasa bersikap tenang dan bersahaja. Namun, sumbangsih SBY dalam pemerintahan tak diragukan lagi. Fakta berbicara bahwa Indonesia menjadi negara yang semakin memiliki peran dan dihargai oleh dunia dalam 10 tahun belakangan ini.


“Harapannya, apa yang sudah dikelola dengan bagus ini di pemerintahan selanjutnya bisa diteruskan. Negara kita sudah dihargai oleh dunia internasional. Pak SBY ingin melihat Indonesia ke depan semakin dihargai,” kata Ibas.


Masyarakat Indonesia, ia melanjutkan, semestinya tidak terlalu cepat merasa puas dengan kemajuan yang tercapai selama 10 tahun terakhir. Sebab, masih banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi untuk Indonesia yang lebih sejahtera lagi di masa mendatang.


“Pak SBY menginginkan pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi saat ini bisa menjadi tambah tinggi lagi ke depan nanti,” kata Ibas.


Partai Demokrat, ia menambahkan, harus mengapresiasi dukungan rakyat kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II sehingga mampu memberikan kinerja yang baik dan meninggalkan prestasi yang cukup baik.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Ini merupakan perpisahan yang indah bagi pemerintahan SBY,” kata Ibas.


Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Adhie M. Massardi, mengatakan bahwa selama kepemimpinan SBY selama 2004-2014 ini, ada kader-kader Demokrat yang dimasukkan ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan parlemen. Tapi, ada juga kader-kader partai Demokrat yang terjegal korupsi.


“Selain membawa ke Istana, SBY juga membawa teman-temannya ke KPK. Ada Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh. Begitu pula dengan Jero Wacik,” kata Adhie di Jakarta, Sabtu 18 Oktober 2014.


Selain itu, para pemimpin daerah pun juga ada yang terseret kasus korupsi.


Adhie pun menilai, SBY harus mempertanggungjawabkannya secara hukum dan moral. “Demoralisasi bukan hanya karena faktor demokrasi yang menjadi liberal, tapi juga kepemimpinan. Ini jadi hal yang paling penting,” kata dia.


Menurut Adhie, SBY hanya menelurkan sedikit perubahan. Hanya ada dua perubahan yang dilakukan selama rezim SBY. “Perpindahan minyak ke gas dan perdamaian Aceh,” kata dia.


(jp/vv/kp)





Megawati kurang empati, SBY legowo terima kritikan

Gugun Riady








Saturday, October 18, 2014

Jelang pelantikan Presiden, Tamu negara berdatangan, pengamanan ditingkatkan




MatahatiCorp Independent News





Jelang pelantikan Presiden, Tamu negara berdatangan, pengamanan ditingkatkan




Pengamanan Bandara Internasional Soekarno Hatta ditingkatkan menjelang kedatangan sejumlah tamu negara yang berencana menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR RI, Senin (20/10) mendatang.


Salah satunya dengan melibatkan 250 personel dari Brigade Mobil (Brimob) Polda Banten yang ditempatkan di Pintu Gerbang M1 Bandara Soekarno Hatta.


Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas dan Protokol Bandara Internasional Soekarno Hatta, Yudis Tiawan.


“Terkait pengamanan tamu pelantikan Presiden dan Wapres besok, Bandara Soekarno Hatta melakukan kerja sama dengan kerja sama dengan TNI Polri melakukan pengamanan-pengamanan.


“Antara lain misalnya ada dilibatkan 250 personel Brimob dari Polda Banten untuk Pintu Gerbang M1, kemudian ada juga dari Garnisun dan beberapa kesatuan lain,” katanya saat dihubungi Antaranews.com dari Jakarta, Sabtu.


Selain pengamanan tambahan personel pengamanan yang biasa bertugas, termasuk dari tenaga Aviation Security (Avsec) juga tetap menjalankan tugas mereka.


Yudis sempat menuturkan bahwa sedikitnya dua kepala negara yang akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni Perdana Menteri Singapura Lee Hsion Loong dan Presiden Timor Leste Tuar Matan Ruak, yang baru akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada Minggu (19/10).


Tamu-tamu negara yang akan hadir di antaranya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, esok atau Minggu (19/10).


“Dari jadwal yang sudah pasti, PM Singapura Lee Hsien Loon akan mendarat Minggu sore, sedangkan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak pada Minggu malam,” kata Manajer Humas dan Protokol Bandara Internasional Soekarno Hatta Yudis Tiawan kepada Antara News, Sabtu.


PM Singapura dan Presiden Timor Leste adalah dua dari sejumlah kepala negara dan utusan negara sahabat yang berencana menghadiri Sidang Paripurna MPR RI untuk Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (20/10).


Yudis mengatakan rangkaian jadwal kedatangan para tamu negara tersebut, baru dimulai Minggu (19/10) dan belum ada yang dijadwalkan tiba hari ini.


Ia tidak bersedia memberikan informasi terinci mengenai siapa-siapa saja yang mendarat di Bandara Soekarno Hatta.


“Setahu saya tidak semuanya mendarat di Soekarno Hatta, ada juga yang menuju Bandara Halim Perdanakusuma,” katanya.


Selain PM Lee Hsion Loong dan Presiden Tuar Matan Ruak, sejumlah kepala negara sahabat lain juga menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, seperti Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Razak dan PM Haiti Laurent Salvador Lamonthe.


Kemudian sejumlah utusan setingkat menteri negara-negara sahabat di kawasan Asia dan Oseania juga dijadwalkan turut hadir seperti Wakil PM Thailand Tanasak Patimapragorn, Gubernur Jenderal Papua Nugini Michael Ogjio, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully, Wakil Ketua Parlemen Tiongkok Yan Junqi, Kepala Kantor Pemerintah Vietnam Vu Duc Ndu serta Utusan Khusus Korea Selatan Kim Tae-whan dan Ham Jin-kyu.


Dari kawasan Amerika dan Eropa akan diwakili oleh Menteri Luar Negeir AS John Kerry, Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond, Menteri Perindustrian Rusia Denis Valentinovich dan Utusan Khusus Belanda Dr Tjeek Willink.


Sekretaris Jenderal MPR RI Edy Siregar memastikan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry akan menghadiri pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin 20 Oktober 2014.


“Informasi terakhir, beliau (John Kerry) akan hadir,” kata Edy kepada ANTARA News di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Sabtu.


Namun dari pantauan ANTARA News di BOX B, tempat kepala negara/pemerintahan serta perdana menteri negara sahabat ditempatkan, tidak ada tulisan atau tanda tempat duduk untuk John Kerry.


Padahal untuk tamu-tamu negara lainnya, sudah ada tulisan yang menandakan bahwa kursi yang disediakan adalah untuk tamu negara, seperti untuk Perdana Menteri Malaysia, sudah ada kursi yang akan ditempati pada 20 Oktober.


“Mungkin sengaja tidak diletakkan tulisan tersebut atau mungkin disimpan,” ungkap Edy.


Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono menyatakan akan mengerahkan 23.815 personel dari 12 Polda se-Indonesia dalam bingkai Operasi Mantap Brata Jaya 2014.


Polda Metro Jaya dibantu Mabes Polri terdiri dari Brimob dan 12 Polda meliputi Polda Aceh, Polda Sumatera Selatan, Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Sulawesi Tenggara, kata Unggung.


Saat menghadiri gladi resik pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden di Gedung Nusantara, Jakarta, Sabtu, Unggung mengatakan pengalihan arus lalu lintas saat pengucapan sumpah pada 20 Oktober 2014 akan dilakukan setelah Presiden dan Wakil Presiden tiba di komplek DPR RI.


“Penyekatan akan dilakukan bila presiden dan wakil presiden serta presiden dan wakil terpilih tiba di gedung DPR RI. Penyekatan dilakukan mulai dari Jakarta Convention Center, depan gedung DPR RI, dan arah menuju Gedung Manggala Wanabakti menuju Permata hijau. Penyekatan terutama dilakukan di bagian depan dan belakang komplek MPR/DPR/DPD,” kata dia.


Sementara itu, usai pengucapan sumpah, Polda Metro Jaya akan melakukan pengawalan di sepanjang Jalan Sudirman ke Istana Negara dan dari DPR RI ke Istana Negara.


“10 pengal jalan disiapkan di sepanjang jalan saat presiden pulang pergi dari DPR RI menuju Istana. Kita persiapkan 1.900. Sedangkan untuk pesta rakyat, kita sudah persiapkan 1.700 personil (9 kompi) di Monas, di bandara sebanyak satu kompi, Gelora Bung Karno. Jumlah bantuan dari 12 Polda sebanyak 21 kompi,” kata Unggung.


(ant/kp)





Jelang pelantikan Presiden, Tamu negara berdatangan, pengamanan ditingkatkan

Gugun Riady








Friday, October 17, 2014

Jokowi Berkemas dari Balaikota




MatahatiCorp Independent News





Jokowi Berkemas dari Balaikota



RMOL. Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengemasi barang-barangnya dari Balaikota hari ini (Jumat, 17/10). Sejumlah staf Jokowi tampak mulai mengemasi buku, sejumlah dokumen dan beberapa kemeja putih dan celana hitam ke dalam kardus berwarna cokelat.


Marwan, office boy yang sehari-hari bertugas membersihkan ruangan Jokowi mengatakan bahwa mantan Walikota Solo itu tidak memiliki banyak barang pribadi di ruangannya.


“Selama dua tahun ini, sedikit sekali barang-barang pribadi bapak (Jokowi) yang ada di dalam ruangan kerjanya,” ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).


Kata Marwan, barang-barang berat seperti lukisan dan plakat milik Jokowi sudah dipindahkan sejak Minggu (12/10) lalu dengan menggunakan truk milik Satpol PP.


“Pada Sabtu minggu lalu, barang-barang bapak, seperti lukisan dan plakat pemberian dari orang-orang sudah diangkut semua pakai truk Satpol PP,” katanya.


Selama menjabat sebagai gubernur DKI, lanjutnya, Jokowi tidak pernah menyimpan pakaian di ruang kerjanya. Jokowi lebih suka menyimpan pakaian berupa kaos berwarna putih di kendaraan pribadinya.


“Kalau Pak Jokowi, bajunya hanya yang dipakai di badannya. Kebanyakan bajunya disimpan di mobil, itu pun cuma berupa kaos putih. Kalau sehabis olah raga, kemudian keringatan, baru ganti baju lagi,” tutur Marwan.[wid]


Jokowi Berkemas dari Balaikota

Agistira








Thursday, October 16, 2014

KH Maimoen Zubair: Muktamar Tidak Sah, Romy Batal Jadi Ketum PPP




MatahatiCorp Independent News





KH Maimoen Zubair: Muktamar Tidak Sah, Romy Batal Jadi Ketum PPP



RMOL. Muktamar PPP yang digelar di Surabaya, Jawa Timur yang memutuskan Romahurmuzy (Romy) sebagai Ketua Umum tidak sah. Alasannya, tidak mendapat persetujuan dari Mahkamah Partai dan Mahkamah Syariah.


“Muktamar itu tidak sesuai dengann AD/ART, dan tidak sesuai dengan keputusan Majelis Partai dan Majelis Syariah,” kata Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair pada wartawan, Kamis (16/10).


Di tempat yang sama, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, Muktamar harus berdasarkan keputusan Majelis Partai dan keputusan Majelis Syariah.


“Di sini ada Ketua Majelis Syura Almukarrom KH Maimoen Zubair. Saya tunduk, patuh, dan serahkan persoalan muktamar kapan digelar kepada keputusan Majelis Syura. Saya serahkan persoalan muktamar kepada dia,” jelasnya.


Setelah direkomendasikan oleh Majelis Partai dan Majelis Syura, lanjut SDA, DPP akan menentukan siapa ketua pantia Organizing Committe.


Tampak hadir juga dalam pertemuan tersebut, Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar, Ketua DPP PPP Epiardi, Ahmad Yani, Ratih Sanggarwati dan pengurus lainnya. [zul]


KH Maimoen Zubair: Muktamar Tidak Sah, Romy Batal Jadi Ketum PPP

Agistira








Wednesday, October 15, 2014

Sekjen PKB: Koalisi PPP Sudah Sampai ke Hati




MatahatiCorp Independent News





Sekjen PKB: Koalisi PPP Sudah Sampai ke Hati



RMOL. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghadiri Muktamar VIII PPP di Surabaya. Sekjen DPP PKB Hanif Dhakiri mengatakan PKB diundang oleh PPP, dan kehadiran itu dianggap wajar.


“Kami hadir sebagai penghormatan dan penghargaan karena diundang,” katanya kepada wartawan sesuai acara pembukaan Muktamar VIII PPP di Hotel Empire Palace, Surabaya (Rabu, 15/10).


Dia mengaku tak tahu kalau PPP juga mengundang pimpinan partai politik penyokong Koalisi Indonesia Hebat.


“Karena diundang jadi saya mewakili Ketua Umum PKB yang berhalangan hadir dan kami bertemu di sini. Mungkin karena koalisi (PPP) sudah sampai di level hati,” katanya.


Muktamar sudah dibuka, dan saat berita ini diturunkan sedang diskors untuk shalat Magrib. Agenda muktamar akan digelar pleno untuk membahas tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum.[dem]


Sekjen PKB: Koalisi PPP Sudah Sampai ke Hati

Agistira








Tuesday, October 14, 2014

Politikus PDIP Ingatkan Jokowi-JK untuk Tepati Janji




MatahatiCorp Independent News





Politikus PDIP Ingatkan Jokowi-JK untuk Tepati Janji




REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Gorontalo Utara, Djafar Ismail mengingatkan, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk menjalankan visi-misi yang telah disampaikan semasa kampanye.


Karena, kata dia, jika Jokowi-JK bekerja untuk kepentingan rakyat maka pasti akan dibela rakyat.


“Sehingga segala fitnahan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang dinilai tidak akan berhasil, otomatis akan terbantahkan. Apalagi keduanya dipilih rakyat karena dianggap mampu memimpin negara ini,” ujar Wakil Ketua DPRD kabupaten itu, Selasa (14/10).


Djafar pun berharap, panasnya suhu politik antara dua koalisi di pusat tidak berpengaruh hingga di daerah.


“Kita jangan terjebak dengan kondisi perpolitikan di tingkat pusat. Agar tidak menghapus kerja sama antara partai politik di daerah ini yang terjalin baik dan lahir dari ukhuwah atau kebersamaan yang kuat,” ujarnya.



Politikus PDIP Ingatkan Jokowi-JK untuk Tepati Janji

MR. Fangwan Pasmah








Monday, October 13, 2014

PPP: Penyusunan Alat kelengkapan DPR, Jangan Hanya Perhatikan KMP




MatahatiCorp Independent News





PPP: Penyusunan Alat kelengkapan DPR, Jangan Hanya Perhatikan KMP




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Tomafi, mengatakan perlu adanya satu komunikasi dalam menetapkan pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan.


Menurutnya, pembagian alat kelengkapan dewan selalu memperhatikan keberadaan fraksi dalam Koalisi Merah Putih. Alangkah baiknya, katanya, jika seluruh fraksi dilibatkan dalam penyusunan alat kelengkapan dewan. Karena menurutnya, yang menjadi niat awal adalah memperkuat institusi DPR, bukan fraksi atau personal.


“Lebih bagus, wacana semua fraksi dapat pimpinan alat kelengkapan dewan,” kata Arwani, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/10).


Ia berharap dinamika yang terjadi dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR berakhir. Karena pada prinsipnya, alat kelengkapan dewan harus memperkuat institusi DPR. Dalam hal ini, harus melihat sejauh mana memaksimalkan potensi yang ada di DPR.


Terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, Arwani mengatakan hal itu bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu, sebelum membaginya dalam sistem paket. Jika tidak ada kata sepakat dalam musyawarah, maka menurutnya ada cara lain yang sudah diatur dalam undang-undang.




PPP: Penyusunan Alat kelengkapan DPR, Jangan Hanya Perhatikan KMP

MR. Fangwan Pasmah








Sunday, October 12, 2014

Fraksi Golkar: Fasilitas Anggota DPR Sudah Mencukupi




MatahatiCorp Independent News





Fraksi Golkar: Fasilitas Anggota DPR Sudah Mencukupi




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Meutya Viada Hafidz menilai fasilitas yang diterima anggota DPR periode 2009-2014 sudah cukup menunjang kinerja wakil rakyat. “Sudah cukup,” kata Meutya saat dihubungi Republika, Ahad (12/10).


Meutya mengaku sempat mendengar rencana perubahan fasilitas bagi anggota dewan periode 2014-2019. Namun dia tidak bisa merinci apa saja perubahan fasilitas yang akan didapatkan para anggota dewan.


“Saya belum bisa menjawab karena sampai saat ini belum tahu persis apa saja,” ujarnya.


Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti menyatakan fasilitas bagi anggota DPR periode 2014-2019 sama dengan anggota DPR periode sebelumnya. Setiap anggota akan mendapat gaji pokok Rp 4,2 juta per bulan dan beragam tunjangan mulai dari keluarga, listrik, kesehatan, komunikasi dan lainnya. Total penghasilan anggota DPR per bulan berkisar antara Rp 58 juta hingga Rp 60 juta.


Para anggota dewan juga mendapat fasilitas rumah dinas, ruang kerja, dan uang muka pembelian mobil setara Toyota Innova yang tak lebih dari Rp 150 juta.


“Jadi mohon maaf, tidak ada penambahan fasilitas untuk anggota DPR yang baru. Semua sama,” kata Win.



Fraksi Golkar: Fasilitas Anggota DPR Sudah Mencukupi

MR. Fangwan Pasmah








Saturday, October 11, 2014

Sosialisasi Jaminan Sosial BP Jamsostek Masuk Kampus




MatahatiCorp Independent News





Sosialisasi Jaminan Sosial BP Jamsostek Masuk Kampus



RMOL. Untuk lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) masuk ke kampus-kampus. Salah satunya Universitas Negeri Jakarta (UNJ).


“Kami masuk ke kampus karena kami yakin banyak dari kampus lahir para pekerja dan pengusaha yang pastinya bersentuhan dengan jaminan sosial. Maka itu kami sosialisasikan pentingnya jaminan sosial kepada para mahasiswa,” kata Kepala Kantor Wilayah BP Jamsostek DKI Jakarta Hardi Yuliwan usai memberi kuliah umum kepada mahasiswa UNJ di Kampus UNJ, Jakarta, Sabtu (11/08).


Hardi menjelaskan, dengan upaya sosialisasi ke berbagai sektor diharapkan bisa menambah jumlah peserta lebih banyak lagi baik dari sisi pekerja maupun perusahaan. Selain itu bisa mengurangi jumlah perusahaan yang nakal.


“Kalau para pekerja sudah tahu akan hak nya terhadap jaminan sosial, maka jika mereka belum diikutkan menjadi peserta jaminan sosial di perusahaannya bisa dilaporkan ke kami. Ataupun upah yang dilaporkan ke kami bukan yang sebenarnya, maka juga bisa dilaporkan,” tegas Hardi.


Menurut Hardi, perusahaan nakal yang tidak mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BP Jamsostek atau melaporkan sebagian upah dan sebagian tenaga kerjanya terancam kurungan penjara. Bahkan, jika dalam 30 hari usai putusan kantor Kejaksaan setempat tidak dipenuhi maka pelayanan publik kepada perusahaan akan dihentikan.


Pelayanan publik yang dihentikan itu, di antaranya PDAM dan PLN sesuai dengan permintaan resmi dari pihak penyelenggara jaminan sosial ini.


“Saat ini, masih banyak para pekerja formal ataupun informal yang belum menjadi peserta BP Jamsostek, bahkan banyak perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah dan pekerjanya. Di DKI Jakarta saja ada sekitar 30 persen dari 5,2 juta tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta,” katanya.


Tidak hanya itu, lanjut Hardi, apabila perusahaan nakal itu masih belum mau mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek, akan ada somasi ke Disnaker maupun Kejaksaan setempat. Pada akhirnya, dia menambahkan akan dikenakan sanksi pidana 8 tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp1 miliar.


Direktur Program Magister Management Fakultas Ekonomi UNJ Mohamad Rizan mengaku program jaminan sosial sangat penting disosialisasikan bagi para mahasiswa terlebih program pasca sarjana. Pasalnya, tidak sedikit dari mereka yang merupakan pelaku bisnis yang berkepentingan dengan jaminan sosial.


“Kerja sama bisa berlanjut dengan adanya perkuliahan dosen tamu yang diadakan secara rutin di UNJ,” terangnya. [zul]


Sosialisasi Jaminan Sosial BP Jamsostek Masuk Kampus

Agistira








Friday, October 10, 2014

KMP Tak Asal Berani Tampil Beda dengan KIH




MatahatiCorp Independent News





KMP Tak Asal Berani Tampil Beda dengan KIH



RMOL. Koalisi Merah Putih (KMP) tidak melakukan hal-hal yang asal berani tampil beda dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Apa yang dilakukan tetap untuk kepentingan bangsa.


Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar, Azhar Romli pada acara bertajuk ‘Perspektif Indonesia bertema Kepemimpinan Baru DPD RI dan Hubungannya dengan MPR/DPR’ di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10).


“Saya kira selama untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, kita pasti mendukung, dan itu akan berlangsung dinamis saja. Kita tidak asal berani tampil beda,” tegasnya.


Dia pun dengan tegas membantah kalau KMP akan menjegal-jegal Jokowi.


“Itu hanya rumor yang dilakukan orang yang tak bertanggung jawab,” kata Azhar.


Sedangkan Ketua Fraksi PKB, Lukman Edy meyakinkan, KMP sebagai check and balance saja.


“Saya yakin tak akan terjadi ketegangan dan kegaduhan seperti dalam pilihan pimpinan DPR RI, karena ketegangan itu hanya sebatas dalam pilihan pimpinan DPR RI. Sebab, untuk kepentingan rakyat yang lebih setiap anggota DPR RI memiliki obyektifitas sendiri-sendiri,” demikian Lukman Edy.[wid]


KMP Tak Asal Berani Tampil Beda dengan KIH

Agistira








Thursday, October 9, 2014

Nurhayati Siap Jadi Presiden IPU




MatahatiCorp Independent News





Nurhayati Siap Jadi Presiden IPU



RMOL. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menyatakan kesiapannya menjadi calon Presiden Inter Parliamentary Union (IPU) periode 2014-2017 melalui pemilihan calon Presiden IPU yang akan dilakukan pada 16 Oktober 2014 mendatang di Genewa, Swiss.


Nurhayati yakin akan terpilih karena sudah mendapat dukungan besar dari parlemen di dunia.


“Pada 16 Oktober nanti pemilihannya akan dilakukan, dan saya yakin akan terpilih karena sudah mendapat dukungan parlemen-parlemen di dunia. Apalagi Indoensia dengan segala kesantunannya dalam berpolitik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, maka dunia mendukung kita,” tegas Nurhayati pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/10)


Hadir dalam konperensi pers tersebut Ketua DPR RI Setya Novanto, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Tantowi Yahya, Mutia Hafidz, dan pejabat Kemenlu RI. “Pencalonan saya sudah masuk web resmi IPU dan DPR sudah mengkaji secara mendalam,” kata Nurhayati yakin.


Nurhayati berjanji sebagai Presiden IPU akan membawa visi Indonesia sebagai negara demokrasi yang inklusif, memperbaharui komitmen parlemen untuk terlibat dengan dunia internasional yang lebih luas. Termasuk pemerintah dan PBB, serta mempertahankan pemerintahan yang baik, dan mempromosikan dialog untuk menyelesaikan konflik dan sesuai dengan misi utama IPU menjadi penegak perdamaian dan demokrasi di dunia.


Seyo Novanto menegaskan dukungannya jika Nurhayati memiliki pengalaman yang luas diberbagai posisi di IPU, yang tentunya akan menguntungkan kerja IPU sebagai puncak parlemen di dunia. “Saya yakin Ibu Nurhayati mampu menjalankan tugas sebagai Presiden IPU, karena sudah berpengalaman dan teruji selama menjadi politisi Demokrat,” ujarnya.


Mutia Hafidz menambahkan, dalam pencalonan ini perlu dukungan media dan masyarakat luas, apalagi Indoensia mempunyai peluang 100 persen menjadi pimpinan IPU. “Jadi, peluang Indoensia 100 persen bisa diterima oleh parlemen dunia,” ungkapnya.


Sebelumnya Nurhayati menduduki beberapa posisi penting di IPU yakni menjabat sebagai Presiden Komite Koordinator Perempuan Parlemen periode 2010-2012, 2012-2014 dan merupakan anggota dari Komite Eksekutif selama 2 periode. Selain itu, ia juga memiliki posisi strategis lain di beberapa organisasi parlemen termasuk Asean Parliamantary Assembly (AIPA), Organisasi parlemen melawan korupsi (Gopac), Parlemen Aksi Global (PAG) dan Asian Parliamentari Assembly (APA), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan lain-lain. [rus]


Nurhayati Siap Jadi Presiden IPU

Agistira








Wednesday, October 8, 2014

Terkait Kasus Romi Herton, Istri Akil Mochtar Dilarang Ke Luar Negeri




MatahatiCorp Independent News





Terkait Kasus Romi Herton, Istri Akil Mochtar Dilarang Ke Luar Negeri



RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pencegahan ke luar negeri atas nama Daryono dan Ratu Rita Akil.


Daryono merupakan mantan sopir dari eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, sedangkan Ratu Rita adalah istri Akil Mochtar.


Pencegahan dilakukan bertalian dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Palembang dan memberikan keterangan palsu yang menjerat Wali Kota Palembang, Romi Herton dan istrinya, Masyitoh.


“Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan sengketa Pilkada di Palembang dengan tersangka RH dan M, penyidik telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi atas nama Daryono dan Ratu Rita Akil,” kata Jurubicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (8/10).


Pencegahan, kata Johan, berlaku sejak 7 Oktober 2014. Kebijakan tersebut berlaku untuk enam bulan ke depan.


“Adapun tujuan pencegahan, agar ketika diperlukan keterangannya maka yang bersangkutan sedang tidak berada di luar negeri,” tandas Johan.


Romi dan Masyito disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka juga disangka melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Romi dan Masyito diduga memberi atau memberikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan. Mereka juga diduga dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar. Romi ditahan di Rutan Pomdam Guntur Jaya cabang KPK, sedangkan Masyito di Rutan KPK. [ald]


Terkait Kasus Romi Herton, Istri Akil Mochtar Dilarang Ke Luar Negeri

Agistira








Tuesday, October 7, 2014

Inilah Petinggi PPP yang Ingin Nyeberang ke KIH




MatahatiCorp Independent News





Inilah Petinggi PPP yang Ingin Nyeberang ke KIH




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi PPP.


Mereka adalah Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Sekjen Romahurmuziy.


“Mereka menyatakan siap untuk sama – sama kami di KIH,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).


Namun demikian, Puan menyatakan meskipun mereka setuju, pihaknya masih menunggu kepastian dari ketum PPP Suryadharma Ali. Kabarnya, SDA belum mengizinkan PPP menyeberang ke Jokowi.


“Saya belum ketemu sama Pak SDA,” katanya


Kendati demikian, pihaknya juga masih menunggu keputusan akhir dari PPP mengingat saat ini pimpinan partai Koalisi Merah Putih (KMP) juga tengah melangsungkan rapat terkait pemilihan pimpinan MPR.



Inilah Petinggi PPP yang Ingin Nyeberang ke KIH

MR. Fangwan Pasmah








Monday, October 6, 2014

Ini Alasan PPP tak Dapat Jatah Pimpin MPR




MatahatiCorp Independent News





Ini Alasan PPP tak Dapat Jatah Pimpin MPR




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengemukakan dua partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP) tidak mendapat jatah pada paket calon pimpinan MPR RI yang diusulkan KMP. Dua partai itu adalah PPP dan Gerindra.


Ia mengatakan alasan PPP tak mendapatkan jatah karena masih terganjal persoalan di internal. Sedangkan Gerindra memang mengalah karena ingin mengisi pos lain di DPR RI.


Selain di MPR, PPP pun tak mendapatkan jatah pimpinan di kursi DPR. Dengan kondisi tersebut, Fadli berharap PPP tetap setia berada di dalam KMP meski tak dapat kursi pimpinan.


“Kita harapkan PPP tetap berada di dalam KPM, karena sudah ada kesepakatan. Posisi-posisi yang akan diisi tidak hanya pimpinan DPR dan MPR, tapi komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan juga belum


diisi,” katanya, Senin (6/10).


KMP, kata dia, juga tidak khawatir jika PPP pindah ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).


Dijelaskan Fadli, komposisi paket calon pimpinan MPR RI dari KMP sudah final dan sudah diputuskan pada rapat pimpinan partai politik anggota KMP yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (PG), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan DPD RI.


Sebelumnya, beredar beberapa nama yang disebut-sebut akan mengisi paket calon pimpinan MPR dari KMP yakni Syarif Hasan dan Nurhayati Ali Assegaf (PD), Mahyuddin (PG), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Zulkifli Hasan (PAN).


Sedangkan, satu nama dari DPD RI yang akan diusung dalam paket dari KMP disebut-sebut adalah Achmad Muqowam dari PPP.



Ini Alasan PPP tak Dapat Jatah Pimpin MPR

MR. Fangwan Pasmah








Sunday, October 5, 2014

DPD Berharap Pemilihan Pimpinan MPR Mengendepankan Musyawarah




MatahatiCorp Independent News





DPD Berharap Pemilihan Pimpinan MPR Mengendepankan Musyawarah




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bambang Sadono berharap pemilihan Ketua MPR RI yang akan berlangsung Senin (6/10) besok, mengutamakan prinsip musyawarah agar semua pihak bisa terakomodasi.


“Kami ingin semua fraksi (kelompok) duduk bersama, musyawarah, menghindari voting, dan mengusahakan semua fraksi terwakili,” katanya di Crowne Plaza Hotel Jakarta, Minggu (5/10).


Bambang melanjutkan, DPD sudah memiliki sembilan nama untuk menjadi pimpinan MPR RI. DPD pun akan mengusulkan perubahan tata tertib (tatib) mengenai jumlah pimpinan tersebut.


“Bisa dirumuskan kembali jumlah pimpinan bisa tujuh atau sembilan, agar kedua kelompok merasa terwakili dan tidak ada yang ditinggalkan. Nggak ada istilah kalah dan menang,” jelasnya.


Ia mengatakan dalam pemilihan pimpinan MPR tidak perlu terburu-buru. DPD pun, lanjutnya, akan mengusulkan penambahan waktu jika memang pemilihan pimpinan MPR tidak bisa diselesaikan besok.


“Lebih baik mundur dikit, dari pada tergesa-gesa tapi ada yang kecewa, mudah-mudahan tanggal 20 tetap jalan (pelantikan Presiden),” ujarnya.


Anggota DPD lainnya, Asri Anas menegaskan DPD berada di posisi tengah dan tidak ada polarisasi di DPD yang dibawa ke MPR. Ia mengatakan DPD tidak berfokus pada siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil MPR RI.


“Kami menginginkan sinergisme legislatif dan eksekutif agar bisa tumbuh untuk Indonesia yang lebih baik ke depan,” katanya.


Anas melanjutkan, intinya adalah prinsip musyawarah harus diterapkan dalam pemilihan pimpinan MPR RI. Sementara untuk mengusulkan perubahan tatib, DPD harus mengumpulkan 70 tanda tangan anggota DPD disertai alasan pengusulan.


Tanda tangan beserta alasan tersebut kemudian diajukan di rapat gabungan besok siang dan hasil disetujui atau ditolaknya akan diputuskan dalam rapat paripurna besok malam. Anas menambahkan DPD akan mengusulkan sembilan nama yang mewakili tiga wilayah Indonesia, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur.


Sembilan nama yang diusulkan tersebut yaitu, Indonesia Barat diwakili Asmawati, Gafar Usman dan Hudarni Rani. Untuk Indonesia Tengah, Oesman Sapta, A.M Fatwa dan Ahmad Muqowam. Sedangkan Indonesia Timur, John Peris, Hana Hasanah dan Ajib Padinding.





DPD Berharap Pemilihan Pimpinan MPR Mengendepankan Musyawarah

MR. Fangwan Pasmah








Saturday, October 4, 2014

Demokrat: Dominasi KPM Bukan untuk Jegal Pemerintah




MatahatiCorp Independent News





Demokrat: Dominasi KPM Bukan untuk Jegal Pemerintah




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bagi Partai Demokrat, kepemimpinan baru dalam Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah keputusan akhir yang harus diterima. Diharapkan, para wakil rakyat itu dapat bekerja dengan baik.


Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua, menjelaskan, pimpinan DPR harus dapat mengatur seluruh anggotanya, yang meliputi para tenaga muda. “Pimpinan DPR baru harus lebih progresif ke depannya,” kata Max, Sabtu, (4/10).


Menurutnya, pimpinan DPR pun harus mempunyai kekuatan untuk menghilangkan anggotanya dari kotak-kotak partai. Dengan begitu, DPR dapat bersinergi dengan pemerintah.


“Presentase DPR kali ini lebih dominan diisi oleh kader dari Koalisi Merah Putih, namun jangan dinilai untuk menjegal pemerintahan Pak Jokowi,” jelasnya. Ia menambahkan, hal paling penting adalah membangun Indonesia ke depan dan menjaga harkat martabat bangsa melalui pimpinan baru DPR.


Menanggapi terpilihnya kader Partai Demokrat sebagai salah satu pimpinan DPR, Agus Hermanto, yang dianggap menghilangkan kesempatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk meraih kursi pimpinan DPR, Max mengaku, tak dapat berkomentar. Baginya, ia tak memiliki kapasitas memberi pendapat mengenai fakta itu. “Para pemimpin Koaliasi Merah Putih yang bisa menjelaskan,” katanya.





Demokrat: Dominasi KPM Bukan untuk Jegal Pemerintah

MR. Fangwan Pasmah








Friday, October 3, 2014

Jokowi Diminta Hidupkan Lagi Salam Pancasila di Acara Kenegaraan




MatahatiCorp Independent News





Jokowi Diminta Hidupkan Lagi Salam Pancasila di Acara Kenegaraan




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk membudayakan lagi ‘Salam Pancasila’ dalam acara resmi kenegaraan. Salam pancasila adalah salam nasional bangsa Indonesia yang diputuskan melalui Maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945.


Sekretaris Center for the Study of Pancasila Ideology (CSPI), Janu Wijayanto mengatakan upaya untuk membudayakan Pancasila dan menghargai sejarah perlu dilakukan. Untuk itu upaya untuk menjadikan nilai Pancasila hidup dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan.


“Untuk itu Pusat Studi Ideologi Pancasila menyerukan dukungan agar Pemerintah Baru Jokowi, mempraktekkan Salam Pancasila di setiap acara kenegaraan,” kata Janu Jumat (3/10).


Salam pancasila adalah salam nasional bangsa Indonesia yang diputuskan melalui Maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Salam nasional ini resmi berlaku sejak tanggal 1 September 1945 dan tidak ada satupun Presiden RI selanjutnya yang mencabut maklumat tanggal 31 Agustus 1945 tersebut.


Artinya maklumat pemerintah tersebut tetap berlaku sebagai aturan main ketatanegaraan di Indonesia. Salam Pancasila sebagai salam nasional masih sah sebagai salamnya bangsa Indonesia sehingga butuh ketauladanan pemimpin dan elit politik penyelenggara negara untuk mempraktikkannya.



Jokowi Diminta Hidupkan Lagi Salam Pancasila di Acara Kenegaraan

MR. Fangwan Pasmah








Thursday, October 2, 2014

PDIP Optimistis Rakyat Inginkan Pilkada Langsung




MatahatiCorp Independent News





PDIP Optimistis Rakyat Inginkan Pilkada Langsung




REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirat meyakini rakyat menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung bukan melalui DPRD yang sekarang diatur dalam UU Pilkada.


“Sangat ironis kalau anggota DPR tidak mengetahui aspirasi rakyat. Saya yakin, rakyat ingin pilkada langsung,” kata Maruarar saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Menurut Maruarar, pilkada tak langsung merupakan bentuk inkonsistensi terhadap ideologi, ‘platform” dan aspirasi rakyat.


Ia mengatakan selama 10 tahun ke belakang Indonesia telah menyelenggarakan pilkada langsung kemudian saat ini disahkan UU Pilkada yang memuat pilkada tidak langsung, sementara itu pemerintah mengeluarkan perpu untuk membatalkan UU tersebut.


“Lima tahun lalu kita sangat bangga karena kita bersatu membuat UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang menyampaikan suara rakyat. Proses pemilu sangat trasnparan. Tapi apa yang terjadi sekarang bagaimana dengan suara rakyat,” katanya.


Hal senada disampaikan dari Politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang menilai keputusan mengeluarkan perpu dikhawatirkan menjadi tren yang tidak baik ke depannya.


Dia menjelaskan tren yang tidak baik itu maksudnya, setiap ada perbedaan pendapat, perpu lantas dikeluarkan.


“Jangan sampai beda pendapat, pro kontra atas UU, perpu langsung dikeluarkan, ini kan ‘standing’ posisi konstitusi tidak baik ke depannya,” katanya.


Selain itu, Mantan Ketua Komisi III DPR itu menyebut, jika perpu menjadi jalan pintas pemecahan masalah, maka akan bergeser dari semangat utama konstitusi dari pemahaman awal. “Takutnya, menjadi tren yang tidak bagus, memang itu wewenang pemerintah tapi sebagai rekan mengingatkan,” katanya.



PDIP Optimistis Rakyat Inginkan Pilkada Langsung

MR. Fangwan Pasmah








Wednesday, October 1, 2014

Gerindra Tunjuk Muzani Jadi Ketua Fraksi Sekaligus Calon Pimpinan MPR




MatahatiCorp Independent News





Gerindra Tunjuk Muzani Jadi Ketua Fraksi Sekaligus Calon Pimpinan MPR




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan partainya kembali menunjuk Achmad Muzani sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPR.


“Sudah Ketua Fraksi Pak Muzani,” kata Edhy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).


Edhy mengatakan penunjukan Muzani sebagai Ketua Fraksi Gerindra telah mendapat restu dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.


“Sudah ditandatangani Pak Prabowo,” ujarnya.


Selain menjadi Ketua Fraksi Gerindra, Muzani juga akan dicalonkan sebagai Wakil Ketua MPR. Keputusan ini menurut Edhy diambil karena Muzani dipandang sebagai tokoh senior di internal Gerindra.


“Ya, Pak Muzani kan lebih senior. Pak Muzani juga akan dicalonkan sebagai pimpinan MPR,” katanya.


Sementara itu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menunjuk Dossy Iskandar sebagai Ketua Fraksi Hanura di DPR. Dossy sebelumnya menjabat Sekretaris Fraksi Hanura di DPR.


“Pak Dossy sebagai ketua fraksi, sekretaris fraksi tetap saya,” kata politikus Hanura, Saleh Husin.


Saleh mengatakan Hanura mencalonkan Ketua Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding sebagai Wakil Ketua MPR. Namun dia mengaku partai belum memutuskan siapa calon Wakil Ketua DPR yang akan diusung Hanura. “Kalau untuk ketua DPR belum kita tentukan karena masih rapat konsultasi dulu,” kata Saleh.



Gerindra Tunjuk Muzani Jadi Ketua Fraksi Sekaligus Calon Pimpinan MPR

MR. Fangwan Pasmah








Tuesday, September 30, 2014

Gerindra: Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR, Muzani Jadi Pimpinan MPR




MatahatiCorp Independent News





Gerindra: Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR, Muzani Jadi Pimpinan MPR




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan partainya menunjuk Fadli Zon sebagai pimpinan DPR. Selain itu Gerindra juga menunjuk Ahmad Muzani sebagai pimpinan MPR.


“Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah memberikan restu dan sepakat Fadli Zon sebagai pimpinan DPR dan Muzani sebagai pimpinan MPR,” ujarnya, Selasa (30/9).


Edhy melanjutkan, partainya pun tidak masalah apakah Fadli Zon dan Muzani nantinya hanya diangkat sebagai wakil ketua. Sebab Partai Gerindra memang tidak mengincar posisi pimpinan di Parlemen. Bahkan menurutnya, Prabowo pun tidak menganggap posisi pimpinan DPR/ MPR adalah jabatan penting yang harus diperebutkan.


“Kalau Demokrat bulat di KMP, maka wajar saja kalau posisi ketua MPR dibagi ke Partai Demokrat. Prabowo juga menyatakan jabatan tidak penting, kalau perlu dikasih orang ya tidak apa-apa,” jelasnya.


Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengaku tidak tahu adanya tawaran dari Koalisi Merah Putih untuk posisi ketua MPR. Ia mengatakan saat ini Demokrat bekerja bukan untuk Koalisi Merah Putih.


“Untuk posisi Ketua MPR sampai saat ini saya belum tahu,” ujar Max kepada Republika, Selasa (30/9).


Menurutnya, apa yang diperjuangkan Demokrat terkait UU Pilkada bukan karena adanya syarat atau tawaran dari Koalisi Merah Putih. Termasuk adanya tawaran Ketua MPR. Saat ini, Demokrat tengah menggelar konsolidasi internal di Jakarta. Selain Max, hadir juga tokoh-tokoh Demokrat lainnya. Seperti Benny K Herman dan Nurhayati Ali Assegaf.



Gerindra: Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR, Muzani Jadi Pimpinan MPR

MR. Fangwan Pasmah








Monday, September 29, 2014

Dua Hakim MK Sampaikan Dissenting Opinion




MatahatiCorp Independent News





Dua Hakim MK Sampaikan Dissenting Opinion




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam sidang putusan gugatan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Senin (29/9). Dua hakim yang dissenting opinion yakni Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat.




Sidang tersebut membacakan dua putusan gugatan yakni tentang keterwakilan perempuan dan aturan pemilihan pimpinan DPR. Dalam keterwakilan perempuan, majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Sedangkan soal aturan pemilihan pimpinan DPR, majelis hakim menolak keseluruhan permohonan pemohon.


Maria menyatakan proses pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan. Pembentukan UU MD3 juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013. “Oleh karena pembentukan UU a quo tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasannya,” kata Maria di ruang sidang pleno.


Selain itu, juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan.


Maria juga menilai UU MD3 berdampak terjadinya kerugian konstitusional dalam pembentukan dan pemilihan pimpinan lembaga dan alat kelengkapan MPR, DPR, dan DPD. Sebab pengesahan UU dilaksanakan setelah Pileg selesai.


“Saya berpendapat bahwa permohonan pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2014 seharusnya dikabulkan dan UU a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Maria menyimpulkan.


Arief Hidayat menilai UU MD3 sejak kelahirannya mengalami cacat baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil materi muatannya.


“Saya berpendapat seharusnya permohonan pemohon mengenai pengujian formil maupun materiil UU a quo dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Arief yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Hamzan zoelva.




Dua Hakim MK Sampaikan Dissenting Opinion

MR. Fangwan Pasmah








Sunday, September 28, 2014

Meski SBY tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Berjalan




MatahatiCorp Independent News





Meski SBY tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Berjalan




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – UU Pilkada tetap memiliki legalitas setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR Jumat (26/9) dini hari. Meskipun Presiden SBY tidak menandatangani dokumen UU tersebut dalam jangka 30 hari.


Pakar Hukum Tata Negara, Said Salahudin, mengatakan sistem hukum di Indonesia berbeda dengan Amerika dimana presiden Amerika memiliki hak veto dalam pengesahan undang-undang.


“Presiden RI tidak punya hak veto,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut kepada Republika di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Ahad (28/9).


Said menjelaskan, di Amerika pembentuk undang-undang adalah parlemen. Presiden diharamkan mengusulkan rancangan undang-undang (RUU), bahkan mengikuti sidang paripurna. Namun, Presiden Amerika punya hak veto untuk tidak menyetujui pengesahan undang-undang.


Sementara di Indonesia, pembuat undang-undang adalah DPR. Sementara Presiden RI menurut UUD 1945 punya tiga kewenangan yakni mengusulkan RUU, ikut membahas UU dan mengesahkan UU. Namun, Presiden RI tidak punya hak veto untuk membatalkan UU.


Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia berbeda dengan Amerika. Sehingga keliru jika mengambil contoh sistem demokrasi di Amerika. “Kenapa Presiden RI tidak punya veto? Bahwa derajat yang lebih kuat sebagai pembentuk undang-undang ada di DPR,” tegas Said.


Dengan demikian, lanjutnya, fungsi legislatif berperan. Dimana pemegang kekuasaan pembentuk UU, betapa pun presiden boleh mengusulkan RUU, membahas dan mengesahkan UU tapi sebagai bentuk konkrit pembentukan UU ada di DPR. Meskipun Presiden SBY tidak tanda tangan UU tersebut tetap bisa dijalankan.


“Kalau presiden tidak mengesahkan itu tetap berlaku karena produk DPR,” pungkasnya.



Meski SBY tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Berjalan

MR. Fangwan Pasmah