RMOL. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk “DPR tandingan” diminta segera menghentikan manuvernya, karena manuver politik itu menghambat kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jangan ngambek di sini, jadinya menghambat program-program Jokowi dong. Ini bisa kena pasal makar karena mereka membentuk tandingan. Kalau kita mau bikin pemerintahan tandingan juga bisa,” sindir politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Bambang menilai jumlah 11 Komisi yang ada saat ini sudah cukup mengakomodir semua kepentingan. KIH mesti legowo tidak mendapat posisi pimpinan di Komisi maupun alat kelengkapan dewan, sehingga DPR tidak perlu lagi memekarkan jumlah Komisi hanya untuk menampung elite KIH yang ngambek.
“Saya mengimbau jangan korbankan demokrasi di DPR demi KIH. Jadi untuk pimpinan, ya cuekin saja. Diamin saja mereka. Nanti kalau mereka tidak hadir terus menerus dalam rapat, kan bisa dipanggil paksa. Itu keinginan undang-undang,” tegasnya. [ald]
Bambang Soesatyo: KIH Ngambek, Menghambat Jokowi Menjurus Makar
Agistira
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersikukuh akan mengelar rapat paripurna penentuan pimpinan DPR serta alat kelengkapan dewan meskipun dinilai melanggar aturan.
“Besok kami akan menyelenggarakan rapat paripurna pukul 09.00 WIB di Gedung DPR dengan agenda penentuan pimpinan dan alat kelengkapan dewan,” kata Ketua DPR sementara versi KIH Ida Fauziyah usai rapat konsultasi tertutup, Senin (3/11).
Menurut dia, pengaturan alat kelengkapan dewan (AKD) sudah proporsional dan melibatkan 10 fraksi. Lima fraksi dari Koalisi Merah Putih pun diberikan tawaran menduduki jabatan pimpinan.
“Pada prinsipnya rapat tadi menganut musyawarah mufakat dalam penentuan AKD termasuk komposisi jumlah pimpinan dari fraksi lainnya. Kita mengundang tapi mereka tidak datang,” katanya.
Ia menyebutkan untuk komposisi pimpinan AKD versi KIH yang terbentuk ada 63 orang pimpinan terdiri dari 16 orang ketua dan 47 wakil ketua. Untuk Fraksi PDIP terdiri dari tiga ketua dan sembilan wakil.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar tiga ketua dan delapan wakil ketua, Fraksi Partai Gerindra dua ketua dan enam wakil ketua, selanjutnya Fraksi PKB dua ketua dan lima wakil ketua.
Kemudian Fraksi PAN satu ketua dan empat wakil ketua, Fraksi PKS satu ketua dan tiga wakil ketua, Fraksi PPP satu ketua dan tiga wakil, dan Fraksi Hanura dua wakil ketua.
“Kami sudah membagi secara proporsional dan sesuai aturan tata tertib yang ada, dan inilah susunan pimpinan yang tepat,” katanya.
Saat disinggung apakah langkah Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan sendiri tidak melanggar aturan, Ida mengatakan bahwa proses politik di parlemen selama ini tidak berjalan secara demokratis sehingga dilakukan hal tersebut.
“Diperlukan pimpinan yang membangun kebersamaan dan proses politik secara demokratis. Dari lima fraksi ini perlu ada pimpinan sementara yang dianggap bisa membangun ‘performance’ DPR, sehingga tidak berat kepada satu kelompok saja,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai langkah yang dilakukan kubu KIH melanggar aturan sehingga tidak perlu dianggap.
Menurut dia, yang terpenting untuk dilakukan adalah menjalankan pekerjaan angota dewan dengan melihat alat kelengkapan dewan yang sudah terbentuk.
KIH Ngotot Gelar Paripurna Penentuan Pimpinan DPR
MR. Fangwan Pasmah
RMOL. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengunjungi politikus senior Amien Rais di kediaman Ketua MPP PAN tersebut di Kompleks Taman Gandaria Blok C nomor 1, Jakarta Selatan, Minggu (2/10).
“Ya, tadi bertemu Pak Amien,” jelas Saleh kepada RMOL.
Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu, Ketua DPP Hanura ini mengaku hanya sowan kepada mantan Ketua Umum DPP PAN tersebut. Sebagai yunior, Saleh meminta nasihat kepada Amien agar dirinya bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik.
“Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan Pak Amien. Supaya tawakal, tidak macam-macam,” jelasnya.
Sebagai sesama politikus, dia tidak menampik, mereka menyinggung soal perpolitikan. Tapi dia membantah pembicaraan itu terkait dinamika politik yang ada di DPR. Namun, dia berharap DPR kembali bersatu.
“Kita harapkan sesuai statement yang di DPR, cepat selesai supaya berjalan dengan baik,” tandasnya. [zul]
Menperin Saleh Husin Minta Nasihat Amien Rais
Agistira
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Partai Pembangunan Persatuan (PPP) versi Mukhtamar Surabaya Romahurmuziy, mengatakan, keputusan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Menurut Romi Kemenkumham sudai sesuai dengan aturan pasal 23 ayat 3 UU no 2 tahun 2008.
“Pada UU tersebut, Kemenkumham hanya memiliki waktu tujuh hari sejak pendaftaran persyaratan itu di terima untuk menerbitkan keputusan tentang kepengurusan yang sah,” kata Romi usai menghadiri pembukaan Munas NU di Jakarta, Sabtu (1/11).
Sehingga, lanjut romi kemenkumham memiliki waktu yang sangat pendek untuk memutuskan itu. Romi mengatakan PPP versi Surabaya menyelesaikan muktamar tanggal 17 Oktober 2014, pada sore harinya, mereka telah mendaftarkan seluruh persyaratan ke menteri hukum dan ham.
Artinya, lanjut Romi, apa yang dilakukan kemenkumham sudah berdasarkan hukum. “Karena adanya mundur waktu karena pelantikan kabinet, maka baru tanggal 28 bisa diterbitkan. Jadi tindakan menteri sudah bentuk kepatuhan kepada UU,” kata Romi.
Sedangkan, menurut Romi, Muktamar yang di selenggarakan oleh kubu Suryadarma Ali, bukanlah sebuah mukhtamar yang sah. Karena menurutnya, apa yang dikatakan kubu SDA bahwa ada sebanyak 28 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang hadir sesungguhnya tidak hadir di Hotel Syahid.
“Silahkan saudara-saudara mencek ketua, sekertaris, dan panitia dari 28 DPW yang diklaim mereka, posisinya mereka semua ada dimana hari ini, kemarin atau lusa lau,” katanya.
Ketidakhadiran para DPW tersebut, lanjut Romi, menunjukan bahwa muktamar yang dilakukan oleh kubu SDA tidak kuorum. Hingga, secara politik tidak memiliki legitimasi, dan secara yuridis sudah selesai dengan putusan Menteri Hukum dan Ham. “Secara politk tidak dihadiri oleh separuh dewan pimpinan wilayah maupun cabang, secara hukum kita sudah diakui Kementrian,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadia, Djayadi Hanan, mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan kemenkumham patut dipertanyakan. Karena menurut undang-undang partai politik, konflik yang terjadi dipartai politik harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu.
“Mekanismenya, seharusnya menyerahkan permasalahan konflik tersebut pada mahkamah partai masing-masing. Tapi ada kesan malah kemenkumham menabrak itu,” kata Djayadi kepada Republika, Jumat (31/10).
Sehingga, lanjut Djayadi, wajar jika PPP kubu SDA membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ini langkah yang positif dan baik, karena mereka mengambil langkah hukum. Dari pada mereka langsung memprotes kementrian hukum dan ham itu kurang baik,” ungkapnya.
Dajayadi juga menganggap bahwa langkah byang dilakukan oleh Kemenkumham merupakan langkah politis. Dan menurutnya, apa yang dilakukan oleh kemenkumham ada lah kesalahan. “Lebih cenderung bersifat politis, dan menurut saya itu sebuah blunder,” katanya.
Seharusnya, Djayadi menilai, Jika akan lebih baik jika kemenkumham tidak ikut campur terlebih dahulu masalah PPP ini. “Jika DPR ikut campur, itu masalah DPR. Tapi sebaiknya harus menunggu keputusan mahkamah partai politik. Dan apapun keputusan internal tersebut harus dipatuhi,” katanya.
Romi Anggap Kemenkumham Patuhi Hukum
MR. Fangwan Pasmah
