REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebagai elemen terpenting dalam industri, buruh kerap diabaikan. Bahkan dalam laju industri, buruh justru berada dalam posisi ‘tertindas.’
Di bawah tekanan pemilik modal, upah murah dan hak-hak dasar buruh seperti tidak pernah jelas, bahkan cenderung dilupakan. Lebih parah lagi, kondisi tersebut justru didukung sikap tidak tegas pemerintah via kebijakan yang dilahirkannya.
“Inilah ironi keberadaan para pekerja atau buruh di Indonesia, dan bagaimana mungkin sebuah negara kaya dengan rakyat berdaulat hanya berdiam diri menyaksikan para buruhnya tereksploitasi oleh sistem ekonomi pro kapitalis, dengan peran pemerintah yang sekadar menguntungkan kelompok pengusaha ataupun pihak asing,” kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Jumat (2/5).
Menurut mantan ketua umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI ’98) itu, sikap pemerintah maupun elite yang tidak memberi perhatian besar kepada perbaikan kehidupan dan martabat buruh, tidak pantas lagi dipertahankan.
Sebab dapatmembuat buruh kian miskin. Belum lagi, buruh harus berjuang mempertaruhkan eksistensi hidup di berbagai lapangan pekerjaan, meski sebenarnya tergolong tidak nyaman.
Pada sisi lain, katanya, kondisi tersebut berpotensi akan merusak tatanan sosial kebangsaan jika terus dibiarkan. Karena memberi peluang terjadinya letupan-letupan sosial yang tidak dikehendaki ke arah penciptaan sebuah krisis berbangsa.
“Apakah pemerintah hanya ingin menunggu buruh mengamuk atas ketidaknyamannya,” tanya Syahganda.
Ia mengatakan, pemerintah harus mengubah total orientasi kebijakannya kepada pro buruh agar komponen anak bangsa ini tidak mengalami keterasingan hidup secara tidak layak di negerinya sendiri.
Karena itu, Syahganda mengharapkan permasalahan yang meliputi ketidakadilan terhadap kehidupan buruh dapat direspon para calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pilpres 2014 mendatang.
“Para capres perlu memberi perhatian serius pada komitmen menyejahterakan buruh, di samping mengagendakan penghapusan bentuk-bentuk perlakuan yang juga tidak sehat untuk buruh seperti adanya sistem kerja alihdaya (outsourcing), kemudian diikuti dengan mengembangkan upah layak dan memenuhi hak-hak yang manusiawi agar buruh dan keluarganya benar-benar mendapatkan pembelaan ke arah hidup yang bermartabat,” jelasnya.
