Gerindra: Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR, Muzani Jadi Pimpinan MPR

MatahatiCorp Independent News

Gerindra: Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR, Muzani Jadi Pimpinan MPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan partainya menunjuk Fadli Zon sebagai pimpinan DPR. Selain itu Gerindra juga menunjuk Ahmad Muzani sebagai pimpinan MPR.

“Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah memberikan restu dan sepakat Fadli Zon sebagai pimpinan DPR dan Muzani sebagai pimpinan MPR,” ujarnya, Selasa (30/9).

Edhy melanjutkan, partainya pun tidak masalah apakah Fadli Zon dan Muzani nantinya hanya diangkat sebagai wakil ketua. Sebab Partai Gerindra memang tidak mengincar posisi pimpinan di Parlemen. Bahkan menurutnya, Prabowo pun tidak menganggap posisi pimpinan DPR/ MPR adalah jabatan penting yang harus diperebutkan.

“Kalau Demokrat bulat di KMP, maka wajar saja kalau posisi ketua MPR dibagi ke Partai Demokrat. Prabowo juga menyatakan jabatan tidak penting, kalau perlu dikasih orang ya tidak apa-apa,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengaku tidak tahu adanya tawaran dari Koalisi Merah Putih untuk posisi ketua MPR. Ia mengatakan saat ini Demokrat bekerja bukan untuk Koalisi Merah Putih.

“Untuk posisi Ketua MPR sampai saat ini saya belum tahu,” ujar Max kepada Republika, Selasa (30/9).

Menurutnya, apa yang diperjuangkan Demokrat terkait UU Pilkada bukan karena adanya syarat atau tawaran dari Koalisi Merah Putih. Termasuk adanya tawaran Ketua MPR. Saat ini, Demokrat tengah menggelar konsolidasi internal di Jakarta. Selain Max, hadir juga tokoh-tokoh Demokrat lainnya. Seperti Benny K Herman dan Nurhayati Ali Assegaf.

Gerindra: Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR, Muzani Jadi Pimpinan MPR

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Dua Hakim MK Sampaikan Dissenting Opinion

MatahatiCorp Independent News

Dua Hakim MK Sampaikan Dissenting Opinion

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam sidang putusan gugatan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Senin (29/9). Dua hakim yang dissenting opinion yakni Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat.

Sidang tersebut membacakan dua putusan gugatan yakni tentang keterwakilan perempuan dan aturan pemilihan pimpinan DPR. Dalam keterwakilan perempuan, majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Sedangkan soal aturan pemilihan pimpinan DPR, majelis hakim menolak keseluruhan permohonan pemohon.

Maria menyatakan proses pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan. Pembentukan UU MD3 juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013. “Oleh karena pembentukan UU a quo tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasannya,” kata Maria di ruang sidang pleno.

Selain itu, juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan.

Maria juga menilai UU MD3 berdampak terjadinya kerugian konstitusional dalam pembentukan dan pemilihan pimpinan lembaga dan alat kelengkapan MPR, DPR, dan DPD. Sebab pengesahan UU dilaksanakan setelah Pileg selesai.

“Saya berpendapat bahwa permohonan pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2014 seharusnya dikabulkan dan UU a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Maria menyimpulkan.

Arief Hidayat menilai UU MD3 sejak kelahirannya mengalami cacat baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil materi muatannya.

“Saya berpendapat seharusnya permohonan pemohon mengenai pengujian formil maupun materiil UU a quo dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Arief yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Hamzan zoelva.

Dua Hakim MK Sampaikan Dissenting Opinion

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Meski SBY tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Berjalan

MatahatiCorp Independent News

Meski SBY tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Berjalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – UU Pilkada tetap memiliki legalitas setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR Jumat (26/9) dini hari. Meskipun Presiden SBY tidak menandatangani dokumen UU tersebut dalam jangka 30 hari.

Pakar Hukum Tata Negara, Said Salahudin, mengatakan sistem hukum di Indonesia berbeda dengan Amerika dimana presiden Amerika memiliki hak veto dalam pengesahan undang-undang.

“Presiden RI tidak punya hak veto,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut kepada Republika di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Ahad (28/9).

Said menjelaskan, di Amerika pembentuk undang-undang adalah parlemen. Presiden diharamkan mengusulkan rancangan undang-undang (RUU), bahkan mengikuti sidang paripurna. Namun, Presiden Amerika punya hak veto untuk tidak menyetujui pengesahan undang-undang.

Sementara di Indonesia, pembuat undang-undang adalah DPR. Sementara Presiden RI menurut UUD 1945 punya tiga kewenangan yakni mengusulkan RUU, ikut membahas UU dan mengesahkan UU. Namun, Presiden RI tidak punya hak veto untuk membatalkan UU.

Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia berbeda dengan Amerika. Sehingga keliru jika mengambil contoh sistem demokrasi di Amerika. “Kenapa Presiden RI tidak punya veto? Bahwa derajat yang lebih kuat sebagai pembentuk undang-undang ada di DPR,” tegas Said.

Dengan demikian, lanjutnya, fungsi legislatif berperan. Dimana pemegang kekuasaan pembentuk UU, betapa pun presiden boleh mengusulkan RUU, membahas dan mengesahkan UU tapi sebagai bentuk konkrit pembentukan UU ada di DPR. Meskipun Presiden SBY tidak tanda tangan UU tersebut tetap bisa dijalankan.

“Kalau presiden tidak mengesahkan itu tetap berlaku karena produk DPR,” pungkasnya.

Meski SBY tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Berjalan

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Pengamat: SBY Jangan Bermain Dua Kaki

MatahatiCorp Independent News

Pengamat: SBY Jangan Bermain Dua Kaki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden SBY mengaku berat meneken draf pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Namun, pengamat politik Said Salahuddin menganggap sikap Presiden SBY sebagai kepura-puraan. Bahkan, ia menuding SBY tidak tegas.

“Menurut saya, Pak SBY ini gak usah pura-pura lah, gak usah bersandiwara, gak usah bermain cerita yang aneh-aneh di penghujung masa jabatannya,” ujar Said kepada ROL usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9).

Menurut Said, langkah Fraksi Demokrat walk out ketika rapat paripurna saat pembahasan sedang berlangsung, tidak mungkin diambil tanpa persetujuan atau sekurang-kurangnya sepengetahuan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kalau memang SBY bersungguh-sungguh pilkada langsung, maka dengan berbagai cara dia akan mengatakan kalau opsi Demokrat berupa pilkada langsung dengan sepuluh perubahan tidak disetujui. Ya sudah kita ikut saja opsi PDIP, Hanura dan PKB. Clear gitu, itu sikap yang tegas. Itulah sikap pemimpin mestinya. Jangan bermain dua kaki begitu,” kata Said.

Pengamat: SBY Jangan Bermain Dua Kaki

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Apeksi Akan Ajukan Judicial Review Terkait RUU Pilkada

MatahatiCorp Independent News

Apeksi Akan Ajukan Judicial Review Terkait RUU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia berencana akan mengajukan banding. Hal tersebut dilakukan sebab, RUU Pilkada di sahkan oleh DPR tadi malam, Kamis(25/9).

”Apeksi dan Apkasi akan lakukan Judicial Review ke MK,” kata Koordinator Apeksi wilayah Jawa Barat, Dadang M Nasher kepada Republika di rumah dinasnya, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (26/9).

Dadang mengatakan, para kepala daerah akan memohon pengkajian ulang. Agar proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara emosional. ”Bisa dilihat bagaimana dinamika saat pengambilan keputusan,” ujarnya.

Demokrasi itu, kata Dadang, tidak harus diseragamkan prosesnya. Karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda -beda. Karena, ada daerah yang bisa dilakukan pemilihan secara langsung, atau bisa dipilih oleh Pusat.”Kalau daerahnya sudah stabil, kenapa mesti mundur kebelakang,” ucap Bupati Bandung itu.

Pilkada tidak langsung bisa, lanjut Dadang, bisa dilakukan di daerah yang rawan konflik, Seperti di Papua. Disana tidak perlu melakukan pemilihan langsung. ”Karena toh selama ini yang memilih kepala suku,” tuturnya.

UU harus mampu mengakomodir seluruh potensi dan dinamika daerah. Mana daerah yang sudah mana daerah yang belum siap. Karena UU diciptakan untuk kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan daerah tertentu saja.

Dadang mengakui bahwa memang antara sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung, masih menemui beberapa kelemahan. Namun hal tersebut tidak lantas merubah sistem sehingga mengakibatkan demokrasi menjadi terancam.”Ada hal yang mesti dijelaskan kepada rakyat. Demokrasi itu tidak harus berseragam -seragam,” ucap politisi partai Golkar tersebut.

Dadang mengkhawatirkan apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD. Setiap tahun harus melaporkan pertanggungjawaban bupati maupun walikota kepada dewan.”Ini cape memimpin negara. Bupati/walikota bukan lagi ingin dipakai oleh rakyat. Tapi juga ingin dipakai oleh DPRD,” ujarnya.

Dadang menuturkan, Tim ahli dari apeksi dan Apkasi saat ini sudah melakukan rapat koordinasi luar biasa di Jakarta. Dan akan mengajukan materi gugatan dalam waktu dekat ini.”Dalam minggu-minggu ini akan segera kami komunikasikan,” katanya.

Apeksi Akan Ajukan Judicial Review Terkait RUU Pilkada

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Fadel: Setya Novanto Calon Kuat Ketua DPR RI dari Partai Golkar

MatahatiCorp Independent News

Fadel: Setya Novanto Calon Kuat Ketua DPR RI dari Partai Golkar

RMOL. Partai Golkar akan memutuskan siapa yang akan diusung dalam pemilihan Ketua DPR RI pada besok malam dalam rapat pleno.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad menjelaskan, Setya Novanto merupakan calon terkuat yang akan diusung partainya.

“Setya Novanto calon kuat untuk Ketua DPR RI dari Partai Golkar,” kata Fadel saat dihubungi RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 25/9).

Serta Novanto merupakan Bendahara Umum DPP Partai Golkar dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di parlemen.

Sebenarnya, selain Setya Novanto, Fadel Muhammad yang juga anggota DPR terpilih juga disebut-sebut sebagai calon kuat dari partai tersebut untuk menjadi Ketua DPR.

Namun, Fadel menyerahkan sepenuhnya pada rapat pleno besok.

Sementara sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad sudah mengingatkan agar pimpinan Dewan tersebut bukan orang yang bermasalah. “Ketua DPR harus orang baik,” katanya siang tadi saat ditemui di gedung BPK.

Selain Setya dan Fadel, sejumlah kader Golkar lainnya juga dikabarkan mengincar kursi Ketua DPR RI. Misalnya, Agun Gunadjar Gunarsa, Erlangga Hartanto dan Ade Komarudin. [zul]

Fadel: Setya Novanto Calon Kuat Ketua DPR RI dari Partai Golkar

Agistira

more info...

Amir Uskara Siap Gantikan SDA di Muktamar PPP

MatahatiCorp Independent News

Amir Uskara Siap Gantikan SDA di Muktamar PPP

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR–Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan Amir Uskara optimistis maju sebagai ketua umum dalam muktamar mendatang.

“Saya siap maju, apalagi sudah dapat dukungan dari sejumlah DPW PPP di Indonesia,” ujarnya usai menggelar serah terima jabatan legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu.

Amir Uskara yang lolos ke Senayan itu menyebutkan dirinya sudah mendapat dukungan dari 29 DPW PPP dan itu dukungan itu juga yang membuatnya bersemangat untuk maju di muktamar.

Bukan cuma dukungan dari 29 DPW PPP yang disebutnya berdatangan, melainkan 24 DPC PPP di Sulawesi Selatan juga solid mendukung dirinya untuk menggantikan Suryadharma Ali (SDA).

“Saya siap saja maju bertarung di Muktamar PPP yang diusulkan digelar di Makassar, kalau


dipilih tidak mungkin kita tolak. Apalagi sudah ada komunikasi dalam komunitas yang beranggotakan 29 DPW se Indonesia,” katanya.

Amir mengaku jika mayoritas DPW yang sudah menyatakan sikap menyatukan dukungan untuk dirinya itu akan mampu membuat kandidat yang maju akan terpilih.

Apalagi, menurut dia, dengan adanya permasalahan di internal partainya itu menjadi alasan dari para kader untuk menjadikan muktamar ini lebih baik dan menjadi titik awal kebangkitan PPP.

“Asumsinya kalau dukungan DPW dan DPC bulat pasti saya maju. Kesulitan DPW disebut bisa mengarahkan suara dari masing-masing DPC memiliki hak suara dalam muktamar,” katanya.

Dalam muktamar itu, suara nasional secara keseluruhan yang akan diperebutkan berjumlah 1.157. Indikasi kuat kalau Amir yang akan diusung dalam bursa calon ketua adalah jadwal Muktamar yang kemungkinan besar dilaksanakan di Makassar.

“Selain Makassar ada beberapa opsi daerah lain untuk menggelar muktamar seperti Surabaya, Batam dan Bali. Semua daerah juga sudah menyatakan kesiapannya menggelar muktamar,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua PPP Sulsel Taufiq Zainuddin membenarkan jika di internal partainya sudah mengetahui niat Amir Uskara bertarung memperebutkan jabatan DPP PPP. “PPP Sulsel sendiri dipastikan bakal memberikan dukungan suara penuh dari DPC untuk Amir. Pasti kita dukung penuh pak ketua jika bersedia maju,” kata Taufiq.

Diketahui, partai berlambang Ka’bah ini di Sulsel memiliki hak suara sebanyak 61 orang yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan elite lainnya yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulsel.

Amir Uskara Siap Gantikan SDA di Muktamar PPP

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Panja Siapkan Dua UU PiIlkada

MatahatiCorp Independent News

Panja Siapkan Dua UU PiIlkada

RMOL. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Panja RUU Pilkada) Komisi II DPR sudah menyiapkan dua rumusan Pilkada langsung dan Pilkada dipilih oleh DPRD.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dalam forum legislasi ‘RUU Pilkada’ bersama pakar komunikasi politik UI Leli Arianie di Gedung DPR, Jakarta (Selasa, 23/9).

“Tak itu saja kami juga sudah mengakomodir 10 syarat seperti yang diajukan Partai Demokrat,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Dia juga menegaskan kalau pembahasan RUU Pilkada di Senayan bukan masalah senang tidak senang, atau like and dislike, melainkan ingin mengembalikan Pilkda itu sesuai dengan amanat konstitusi. Apalagi selama ini banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Selama ini kata Agun, terdapat 830 kasus Pilpres dan Pileg 2014 yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, dan 141 orang dipecat termasuk Ketua Bawaslu Pusat Muhammad, dan Ketua KPU Pusat Husni kamil Manik, yang mendapat teguran terkait pembukaan kotak suara sebelum diperintahkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu dari Parpol ternyata lebih independen (2009), daripada KPU sekarang ini yang justru berpihak pada peserta pemilu,” tambahnya.

Belum lagi sebanyak 205 kepala daerah dalam pencalonannya di-back up, dudukung oleh para cukong dan terbukti mereka masuk penjara KPK, dan 332 dari 530-an kepala daerah tersangkut korupsi dan belum yang melanggar etika.

“Money politics dan transaksi jual-beli suara yang transparan, konflik sosial berkepanjangan, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian bersama, sehingga sebagian besar DPR RI mendukung Pilkada oleh DPRD,” jelasnya.

Menurut Agun, pembahasan RUU Pilkada ini bukan masalah kalah-menang, meski sistem memang tak ada yang sempurna, di mana setiap sistem yang berdampak buruk harus dievaluasi, harus diperbaiki.

“Jadi, bukan masalah langsung dan tak langsung.Pasal 18 UUD 1945 juga tak ada hubungannya dengan langsung dan tak langsung. Hanya dipilih secara demokratis. Pilkades langsung juga makin memperburuk rakyat, karena maraknya olitik uang. Di Amerika, Jerman, Perancis dan negara demokrasi lainnya, ternyata pemerintahan daerahnya tidak dipilih langsung,” ujarnya.

Panja Siapkan Dua UU PiIlkada

Agistira

more info...

SBY Diminta Mobilisir Kader di DPR untuk Hadiri Sidang Pengesahan RUU Pilkada

MatahatiCorp Independent News

SBY Diminta Mobilisir Kader di DPR untuk Hadiri Sidang Pengesahan RUU Pilkada

RMOL. Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup menentukan dalam pengesahan RUU Pilkada yang digelar 25 September mendatang. Pernyataan SBY yang mendukung mekanisme pilkada langsung dapat diikuti seluruh kadernya di Partai Demokrat yang duduk di DPR.

“Tidak berhenti dalam mendukung lisan, yang ditunggu oleh rakyat konkretnya saat pemilihan. Kalau sampai voting di DPR tanggal 25 September, maka semua kader Demokrat harus datang. Komitmen dapat dihitung secara utuh kalau semua mendukung,” ujar Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, (Perludem) Titi Anggraini, kepada wartawan lewat sambungan telepon, Senin (22/9).

Menurutnya, sikap SBY juga harus dibarengi konsistensi kader Demokrat di parlemen. Akan menjadi preseden buruk apabila SBY tidak mampu mengarahkan kader sehingga tidak sejalan dengan pernyataannya.

“Itu yang membulatkan komitmen SBY akan pilkada langsung. Jangan sampai SBY mendukung, kader tidak banyak hadir. SBY sebagai ketum jangan sampai dinilai gagal dalam membina kadernya,” kata Titi.

Dia tak memungkiri bila masih ada kader Demokrat yang mendukung pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Selain itu, banyak juga anggota Dewan dari Demokrat yang tidak terpilih kembali dalam pemilu legislatif lalu akhirnya malas untuk menghadiri sidang pengesahan.

“Sangat mungkin. Sebagian besar anggota dewan Partai Demokrat tidak dipilih kembali, sehingga dimungkinkan tidak hadir. Partai Demokrat harus memobilisir dan memastikan kadernya hadir dalam paripuna,” demikian Titi. [ald]

SBY Diminta Mobilisir Kader di DPR untuk Hadiri Sidang Pengesahan RUU Pilkada

Agistira

more info...

PKS: Politik Kutu Loncat Sudah Bukan Eranya

MatahatiCorp Independent News

PKS: Politik Kutu Loncat Sudah Bukan Eranya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan partainya akan konsisten untuk berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. Selain sudah pernah punya pengalaman sebagai Parpol oposisi, Anis mengatakan saat ini sudah politic swing sudah bukan jamannya lagi.

“Jadi kita perlu konsisten saja, saya kira politik swing atau politik kutu loncat sudah bukan erannya lagi. Kita harus konsisten dan memberikan pembelajaran kepada bangsa kita dan rakyat kita,” ujarnya di Jakarta, Ahad (21/9).

Anis mengatakan menjadi oposisi adalah resiko yang harus dihadapi oleh PKS. Namun partainya tidak khawatir jika harus berada di luar pemerintahan, karena PKS pernah berada di posisi itu.

“Jadi oposisi itu resiko bukan pilihan, namun harus kita jalani. Saya kira dalam politik nasional, masalah konsisten harus benar-benar ditunjukan, jadi kita tidak khawatir,” katanya.

Terkait kabar mengenai kemungkinan PAN dan PPP hengkang dari Koalisi Merah Putih, Anis mengatakan hal itu belum bisa dipastikan dan ia pun tidak mau berandai-andai. Namun yang terpenting saat ini, ia menegaskan PKS tetap akan ada di barisan Koalisi Merah Putih.

“Insya Allah tak akan berubah arah,” ucapnya.

PKS: Politik Kutu Loncat Sudah Bukan Eranya

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Demokrat, Gerindra dan PDIP Masih Butuh Waktu untuk Bisa Seperti PKS

MatahatiCorp Independent News

Demokrat, Gerindra dan PDIP Masih Butuh Waktu untuk Bisa Seperti PKS

RMOL. Partai Gerindra diyakini butuh waktu yang panjang untuk bisa menjadi partai kader, seperti Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, saat ini ketergantungan partai tersebut kepada sosok Prabowo Subianto dan keluarganya masih sangat kuat.

Demikian disampaikan pengamat politik senior AS Hikam (Sabtu, 20/9) menanggapi pemilihan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra secara aklamasi.

“Ini juga akan dialami PD jika Pak SBY tidak segera menyapih partai ini dari ketergantungan,” sambung Hikam. (Baca: Mega-Prabowo Jadi Ketum, Semakin Meneguhkan Pengkaderan PKS Paling Sukses)

Sementara PDIP yang kini berkuasa, jelas Hikam, merupakan kasus yang agak berbeda dengan Demokrat dan Gerindra. Diakuinya, bisa jadi PDIP akan lebih lama lagi tergantung kepada Megawati Soekarnoputri dan keluarga Bung Karno.

“Namun demikian, jika kita lihat keberanian beliau (Megawati) menunjuk Jokowi sebagai cagub DKI dan kemudian capres, demikian pula menunjuk Risma sebagai cawalkot dan lain-lain, maka tidak tertutup kemungkinan MS juga akan melakukan semcam terobosan baru dalam urusan kepemimpinan PDIP,” ungkapnya.

“Jika ini yang terjadi, maka PDIP akan mengalami revolusi mental dalam elitnya yang akan punya dampak signifikan ke depan menuju partai kader,” pungkas Hikam. [zul]

Demokrat, Gerindra dan PDIP Masih Butuh Waktu untuk Bisa Seperti PKS

Agistira

more info...

Tantowi Yakin PPP dan PAN Tidak Membelot

MatahatiCorp Independent News

Tantowi Yakin PPP dan PAN Tidak Membelot

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya meyakini PPP dan PAN tidak akan membelot dari koalisi meskipun diundang dan datang ke Rakernas PDI Perjuangan di Semarang, Jumat.

“Insya Allah tidak (tidak bergabung dengan PDI Perjuangan),” kata Tantowi dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat.

Tantowi mengatakan bahwa kedatangan PPP dan PAN ke Rakernas PDI Perjuangan tidak menjadi persoalan.

Menurut Tantowi, semua partai adalah teman. Namun, perbedaan pandangan politik adalah hal lain.

“Masak sih yang datang ke sana mau merapat,” ujar Tantowi.

Politikus Golkar itu juga menekankan Koalisi Merah Putih tidak akan menyikapi kedatangan PPP dan PAN ke Semarang dalam sebuah rapat khusus.

Rakernas PDI Perjuangan berlangsung pada tanggal 19–21 September 2014 di Semarang. Dalam kesempatan itu, PDI Perjuangan turut mengundang kehadiran petinggi partai-partai lain, termasuk partai Koalisi Merah Putih.

Tantowi Yakin PPP dan PAN Tidak Membelot

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Anas Urbaningrum Membela Diri Sambil Berdiri

MatahatiCorp Independent News

Anas Urbaningrum Membela Diri Sambil Berdiri

RMOL. Terdakwa kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), Anas Urbaningrum membacakan nota pembelaan alias pledoi pribadinya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (18/9).

Pantauan Rakyat Merdeka Online, eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu membacakan pledoinya sambil berdiri. Sementara dalam ruang sidang dipenuhi para pendukungnya. Ada ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), ada aktivis PB HMI, serta sejumlah mahasiswa dari berbagai elemen.

Adapun sidang Anas sendiri berlangsung molor. Sidang yang semula diagendakan berlangsung pukul 13.00 WIB ini baru digelar menjelang pukul 16.00 WIB tadi.

“Hari ini adalah saat bersejarah bagi saya karena akan bacakan pledoi pribadi saya selaku terdakwa dalam persidangan ini,” kata Anas mengawali pembacaan pledoinya dalam persidangan.

Anas nampak menggunakan kemeja putih lengan panjang. Dia berterima kasih ke majelis hakim. Selain itu, dia juga mengucapkan terima kasih atas persidangan yang berlangsung baik, sungguh-sungguh, bebas dan berhasil membuka fakta penting terkait kasus yang menjeratnya.

“Tidak keliru kalau saya sebut persidangan ini sebagai persidangan yang berkualitas. Kualitas persidangan sangat ditentukan oleh kesungguhan dan kecakapan ketua majelis yang bantu anggotanya,” terang Anas tenang.

Dalam kesempatan ini, Anas juga menghaturkan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak lain di luar majelis hakim.

“Terimakasih kepada JPU yang jalankan tugasnya sangat amat serius. Proses persidangan ini bagi JPU adalah sesuatu yang khas dan tak akan ada lagi yang mengatakan berangkat dari kepentingan obyektif meskipun dijalankan dengan metode yang subjektif,” sindir Anas halus.

“(Terima kasih) rekan-rekan wartawan yang ikuti persidangan ini. Baik yang dibekali dengan framing positif maupun yang dibekali dengan framing negatif. Tentu saja dalam kehidupan pers yang sehat,” tandasnya.[wid]

Anas Urbaningrum Membela Diri Sambil Berdiri

Agistira

more info...

Puluhan Becak Bodong Terjaring Razia Dishub dan Satpol PP

MatahatiCorp Independent News

Puluhan Becak Bodong Terjaring Razia Dishub dan Satpol PP

RMOL. Sekitar 40 becak terjaring razia dalam operasi kendaraan tak bermotor tanpa surat izin yang digelar oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Satpol PP Kota Tasikmalaya pada Rabu siang (17/9).

Becak-becak yang biasa mangkal di Jl HZ Mustofa itu dirazia di jalanan di sekitar kawasan pusat perbelanjaan. Razia itu digelar karena maraknya becak bodong alias tak berizin yang beroperasi.

40 becak bodong yang terjaring razia itu kemudian dikandangkan hingga pemiliknya mengurus perizinannya.

Beberapa penarik becak hanya bisa pasrah ketika petugas menggiringnya. Engkon Kusnawan (50), misalnya, ia langsung terkulai lemas ketika becaknya dinyatakan bodong dan harus dikandangkan. Warga Kalangsari Kecamatan Cipedes itu kebingungan untuk mencari uang karena becak yang menjadi satu-satunya sumber penghasilannya itu dibawa petugas.

Selain merazia becak bodong, petugas juga menertibkan pangkalan becak yang mangkal bukan pada tempatnya.

Menurut Kasi Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Kusdana, para penarik becak yang tak memiliki surat izin operasi kendaraan tak bermotor (SIO-KTB) itu disita kartu tanda penduduknya dan diberikan surat panggilan untuk mengurus SIO-KTB di Kantor Dishub.

Kebanyakan para penarik becak yang terjaring razia mengaku telah mengurus SIO-KTB. Namun mereka beralasan belum sempat memasang pelat nomor di becak. Sebagian penarik becak mengaku tidak tahu ada aturan SIO-KTB tersebut.

Razia becak ini dilakukan untuk menjaga ketertiban Kota Tasikmalaya, sekaligus dalam rangka Ulang Tahun Hari Perhubungan Nasional. [mel]

Puluhan Becak Bodong Terjaring Razia Dishub dan Satpol PP

Agistira

more info...

@tm2000back: Syoknya Nasdem dan Jusuf Kalla Setelah Ketahui Jokowi PKI: http://www.gebraknews.com/2014/09/syoknya-nasdem-dan-jusuf-kalla-setelah.html#.VBg0ukbp9Gw.twitter… rekor 1.5 juta pembaca !

MatahatiCorp Independent News

@tm2000back: Syoknya Nasdem dan Jusuf Kalla Setelah Ketahui Jokowi PKI: http://www.gebraknews.com/2014/09/syoknya-nasdem-dan-jusuf-kalla-setelah.html#.VBg0ukbp9Gw.twitter… rekor 1.5 juta pembaca !

Syoknya Nasdem dan Jusuf Kalla Setelah Ketahui Jokowi PKI: http://www.gebraknews.com/2014/09/syoknya-nasdem-dan-jusuf-kalla-setelah.html#.VBg0ukbp9Gw.twitter… rekor 1.5 juta pembaca !

@tm2000back on Twitter

@tm2000back: Syoknya Nasdem dan Jusuf Kalla Setelah Ketahui Jokowi PKI: http://www.gebraknews.com/2014/09/syoknya-nasdem-dan-jusuf-kalla-setelah.html#.VBg0ukbp9Gw.twitter… rekor 1.5 juta pembaca !

Sang Kontributor

more info...

Jokowi-JK Diminta Permudah Izin IPO BUMN

MatahatiCorp Independent News

Jokowi-JK Diminta Permudah Izin IPO BUMN

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharapkan pemerintahan baru mendatang mempermudah izin pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka meraih pendanaan untuk mendukung investasi di dalam negeri sehingga membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang perlu dipikirkan adalah pasar modal, kalau pemerintah baru memikirkan pasar modal kebijakannya sederhana, izinkan BUMN melakukan IPO untuk mendapatkan dana dengan mengakses pasar modal,” ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito di Jakarta, Senin (15/9).

Menurut dia, Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik mencapai 7 persen. Hal itu dapat tercapai jika kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 38 persen.

“Ekonomi kita butuh invetasi sekitar 38 persen dari total PDB,” katanya. Ia mengemukakan bahwa jika investasi diibaratkan sama dengan “saving rate” Indonesia yang saat ini baru sekitar 34 persen maka hal itu dapat ditingkatkan melalui pasar modal sehingga menjadi 38 persen.

“BUMN bisa melepas saham baru, dana yang didapat bisa untuk investasi. Setiap tambahan rupiah itu akan meningkatkan jumlah investasi,” katanya.

“Bertambahnya perusahaan yang melakukan IPO merupakan sisi ‘supply’. Kalau dari ‘demand’ tidak perlu pusing, masyarakat yang punya uang pasti ingin berinvetasi,” katanya.

Namun, lanjut dia, “demand” masyarakat berinvestasi juga tergantung dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masuk ke sektor konsumtif, agar dapat beralih ke sektor produktif.

Jokowi-JK Diminta Permudah Izin IPO BUMN

MR. Fangwan Pasmah

more info...

DPW PPP DIY: Pengurus Pusat Islah dan Tetap Dukung Koalisi Merah Putih

MatahatiCorp Independent News

DPW PPP DIY: Pengurus Pusat Islah dan Tetap Dukung Koalisi Merah Putih

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY, Ahad (14/9), menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut DPW DIY menyerahkan rekomendasi hasil rapat pimpinan DPW PPP.

Demikian dikatakan Bambang Aries, Wakil Sekretaris DPW PPP DIY kepada Republika, di Yogyakarta, Ahad (14/9). SDA kebetulan akan ke Solo, sehingga mampir ke Yogyakarta.

Dijelaskan Bambang Aries, Sabtu (13/9), DPW PPP DIY menggelar rapat pimpinan wilayah yang dihadiri Ketua dan Sekretaris DPW, ketua dan sekretaris DPC PPP se DIY dan sejumlah fungsionaris PPP.

Dalam Rapimwil tersebut, kata Aries, dihasilkan tiga rekomendasi untuk DPP PPP yang sedang bergejolak. Ketiga rekomendasi adalah meminta semua pihak untuk islah, DPP PPP segera menggelar Muktamar satu bulan setelah pemilihan umum presiden, dan PPP tetap berkoalisi Merah Putih.

“Kita menyerahkan rekomendasi itu kepada SDA sebagai Ketua Umum DPP PPP. Sedang dalam kesempatan tersebut SDA menyampaikan kronologi terjadinya kemelut di tubuh PPP,” kata Bambang Aries.

DPW PPP DIY: Pengurus Pusat Islah dan Tetap Dukung Koalisi Merah Putih

MR. Fangwan Pasmah

more info...

19 Alasan – Kenapa Sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan oleh DPRD?

MatahatiCorp Independent News

19 Alasan – Kenapa Sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan oleh DPRD?

Sebarluaskan! #FaktaKebijakan – Hasil Riset Garuda Center: 19 Alasan Kenapa Sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan oleh DPRD

1. Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik (tidak sekedar memiliki popularitas akibat pencitraan semu).


2. Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki program serta rencana pembangunan yang jelas untuk daerahnya (karena setiap calon kepala daerah harus melakukan presentasi visi, misi dan program di DPRD, dan menerima pertanyaan dari anggota DPRD dalam sidang terbuka).


3. Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah berkompeten yang tidak memiliki modal besar (karena biaya kampanye seperti membentuk relawan, mencetak spanduk dan alat peraga lainnya menjadi tidak diperlukan).


4. Mengurangi resiko terpilihnya kepala daerah hasil manipulasi hasil pemungutan suara (seperti penggunaan daftar pemilih palsu, perubahan hasil rekapitulasi suara dan kecurangan penghitungan suara lainnya).


5. Mengurangi jumlah kasus korupsi anggaran daerah oleh kepala daerah (untuk mengembalikan biaya kampanye saat pilkada yang berasal dari modal pribadi).


6. Meningkatkan independensi kepala daerah dalam membuat keputusan strategis seperti mengeluarkan izin pertambangan, izin usaha dan lain sebagainya (karena kepala daerah tidak perlu lagi meminjam uang dari pengusaha hitam untuk membiayai kampanye Pemilukada yang mahal).


7. Meningkatkan kinerja kepala daerah terutama dalam hal perencanaan anggaran serta pelaksanaan program kerja daerah (karena kepala daerah terpilih sudah pasti mendapatkan dukungan mayoritas dari DPRD).


8. Mengurangi resiko terjadinya konflik sosial di masyarakat (akibat perbedaan pilihan antar keluarga, kampung dan golongan yang dapat timbul saat Pemilukada).


9. Menghapus kemungkinan terjadinya politik uang / money politics untuk meningkatkan elektabilitas di masyarakat (termasuk pembuatan kebijakan-kebijakan populis serta penyalahgunaan aparatur sipil negara menjelang pelaksanaan Pemilukada).


10. Menghapus terjadinya polusi visual rutin akibat Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati/Walikota (karena calon kepala daerah hanya perlu perlu menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota DPRD).


11. Menghemat uang rakyat yang sebelumnya digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada sebesar Rp. 20 s/d Rp. 30 miliar untuk Pemilukada tingkat Kabupaten/Kota dan Rp. 100 miliar untuk Pemilukada tingkat Provinsi (uang ini dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur).


12. Meningkatkan peran anggota DPRD dalam mewakili aspirasi rakyat (sehingga semakin banyak anggota masyarakat yang mengetahui, mengenal dan menjalin komunikasi dengan anggota DPRD mereka).


13. Meningkatkan kualitas kepengurusan partai politik di tingkat daerah (karena semakin besar insentif bagi orang-orang baik dan berintegritas untuk bergabung dalam partai politik).


14. Meningkatkan kualitas kepengurusan partai politik di tingkat pusat (karena sebelumnya banyak sumber daya kepengurusan pusat partai politik di tingkat pusat tergerus untuk mengurus Pemilukada seperti untuk kampanye ke daerah).


15. Memberikan insentif kepada orang-orang yang baik dan berintegritas untuk bergabung dengan partai politik dan mengajukan diri sebagai anggota DPRD (karena peran anggota DPRD menjadi lebih signifikan).


16. Meningkatkan partisipasi serta kualitas Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan lima tahun sekali (karena pilihan partai politik menjadi sangat menentukan bukan hanya kebijakan Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah).


17. Meningkatkan kualitas kerja Mahkamah Konstitusi dalam mengkaji dan memutuskan perkara Undang-Undang yang berdampak ke seluruh rakyat Indonesia (karena saat ini para hakim MK harus memutuskan sengketa Pemilukada setiap dua hari sekali).


18. Sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila yang digariskan para pendiri bangsa Indonesia (Sila nomor empat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”).


19. Sesuai dengan Konstitusi / Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota dipilih dengan cara demokratis).
    
    

    Mohon informasi ini disebarluaskan, demi Indonesia yang lebih baik!

    
    

19 Alasan – Kenapa Sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan oleh DPRD?

Gugun Riady

more info...

Ketua KPK Lebih Setuju Pilkada Langsung

MatahatiCorp Independent News

Ketua KPK Lebih Setuju Pilkada Langsung

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai sebaiknya pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung, karena kedaulatan itu ada pada rakyat.

“Saya perlu menggaris bawahi kalau melihat demokrasi itu kembali kepada rakyat, karena kedaulatan itu ada pada rakyat. Oleh karenanya saya melihat lebih baik Pilkada itu dilaksanakan seperti sekarang,” kata Ketua KPK Abraham Samad seusai menjadi pembicara di Rakornas Komisi Informasi (KI) se-Indonesia di Mataram, Jumat.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah baik dilakukan secara langsung maupun dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama-sama memiliki dampak. Namun, meski demikian, Abraham Samad lebih memilih jika pemilihan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Kalau saya tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak usah lagi dikembalikan ke DPRD,” ujarnya.

Akan tetapi lebih penting dari itu semua tambah Samad, bagaimana tinggal aturan atau mekanisme dalam pemeilihan kepala daerah secara langsung tersebut yang perlu diperbaiki, sehingga tidak ada lagi seperti halnya money politik.

“Itu mestinya yang perlu dikawal, tinggal sekarang potensi adanya kecurangan itu yang perlu diawasi secara ketat,” tegas pria kelahiran Sulawesi tersebut.

Karena itu, ia beryakinan meskipun pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah di DPR masih terus berjalan, pemilihan kepala daerah akan tetap dilaksanakan secara langsung.

“Saya yakin 100 persen pemeilihan kepala daerah akan tetap berjalan seperti sekarang,” Abraham Samad.

Ketua KPK Lebih Setuju Pilkada Langsung

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Artha Meris Simbolon Tutup Mulut Sebelum Sidang Perdana

MatahatiCorp Independent News

Artha Meris Simbolon Tutup Mulut Sebelum Sidang Perdana

RMOL. Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri dan Direktur Utama PT Parna Raya, Artha Meris Simbolon, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Artha Meris didakwa dalam perkara suap terkait pengurusan permohonan penurunan formula harga gas untuk perusahaannya.

Artha Meris tiba sekitar pukul 09.33 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (Kamis, 11/9). Sayangnya, Artha bungkam tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Sidang Artha Meris akan dipimpin Hakim Ketua, Saiful Arif. Surat dakwaan akan dibacakan bergantian oleh tim jaksa KPK yang dipimpin Irene Putrie dengan anggota Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartono dan Taufiq Ibnugroho.

Dalam dakwaan bekas Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, perempuan Tapanuli berpenampilan modis itu disebut memberikan duit US$ 522,500 ribu ke Rudi Rubiandini. Duit diberikan agar Rudi memberikan rekomendasi terkait formula harga gas PT KPI kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Terkait perkara ini, Rudi Rubiandini dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada persidangan 29 April 2014. Rudi terbukti menerima duit dari sejumlah pihak termasuk dari Artha Meris dan melakukan pidana pencucian uang. [ald]

Artha Meris Simbolon Tutup Mulut Sebelum Sidang Perdana

Agistira

more info...

Kurikulum 2013 Harus Dikaji Ulang

MatahatiCorp Independent News

Kurikulum 2013 Harus Dikaji Ulang

RMOL. Pemerintahan yang baru didesak dapat mengkaji kembali Kurikulum Pendidikan 2013. Mengingat, banyak persoalan yang terjadi dalam implementasinya di lapangan.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menjelaskan, salah satu kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah ketidakseriusan pemerintah dalam pengadaan buku wajib untuk guru dan siswa. Akibatnya, anak didik kesulitan mengikuti pelajaran karena tidak ada materi.

“Buku peminatan SMA belum dibuat pemerintah, sehingga sekolah harus membeli buku peminatan di penerbit swasta. Sementara, harganya sangat mahal, bisa sepuluh kali lipat buku wajib,” bebernya dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut Retno, belum semua guru mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013, termasuk untuk mata pelajaran wajib dan peminatan di SMA.

“Yang sudah dapat pelatihan tidak ditugaskan melaksanakan Kurikulum 2013 di sekolahnya, dan yang tidak mendapat pelatihan justru ditugaskan,” katanya.

Dia menambahkan, untuk sementara pemerintah dapat mendorong sekolah-sekolah negeri tetap melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 yang guru dan bukunya sudah siap.

“Jangan korbankan anak didik kita. Kualitas pendidikan macam apa yang dilahirkan oleh kebijakan tidak matang, terburu-buru, belum siap, dan terkesan dipaksakan,” demikian Retno.

FSGI sendiri menemukan persoalan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di sejumlah daerah. Yakni di 21 provinsi dan 46 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. [why]

Kurikulum 2013 Harus Dikaji Ulang

Agistira

more info...

@tm2000back: Itulah yang kami rasakan ! Gemes ! Ga lihat peluang di depan mata ! “@anitapalangka: Om can @matahaticorp lama2 gw gemes niih sm 08.. huhuhu”

MatahatiCorp Independent News

@tm2000back: Itulah yang kami rasakan ! Gemes ! Ga lihat peluang di depan mata ! “@anitapalangka: Om can @matahaticorp lama2 gw gemes niih sm 08.. huhuhu”

Itulah yang kami rasakan ! Gemes ! Ga lihat peluang di depan mata ! “@anitapalangka: Om can @matahaticorp lama2 gw gemes niih sm 08.. huhuhu”

@tm2000back on Twitter

@tm2000back: Itulah yang kami rasakan ! Gemes ! Ga lihat peluang di depan mata ! “@anitapalangka: Om can @matahaticorp lama2 gw gemes niih sm 08.. huhuhu”

Sang Kontributor

more info...

Calon Ketum Golkar Diminta Dekati DPD I

MatahatiCorp Independent News

Calon Ketum Golkar Diminta Dekati DPD I

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPD I Partai Golkar menjadi kunci penentu kemenangan calon ketua umum Partai Golkar. Sebab, DPD I adalah salah satu pemegang hak suara mayoritas saat pemilihan Ketua Umum Golkar di Munas.

“Yang terpenting memang bagaimana para calon ketua umum meyakinkan DPD I sebagai pemegang suara,” kata Ketua Forum Silaturrahmi Golkar se-Indonesia, Ridwan Bae saat dihubungi Republika, Senin (8/9).

Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara ini menyatakan sukar bagi DPD I membandingkan kualitas masing-masing calon ketua umum yang saat ini bermunculan. Apalagi, mereka sama-sama memiliki pengalaman dan kredibilitas yang mumpuni sebagai kader partai.

Untuk itu penegakan personal terhadap DPD I menjadi faktor kunci kemenangan. “Sukar kita melihat persoalan kualitas. Kredibilitas mereka tidak diragukan,” ujar Ridwan.

Sampai saat ini DPD I belum menentukan sikap soal siapa calon ketua umum Golkar yang akan mereka dukung. Hal ini karena menurut Ridwan pelaksanaan Munas Golkar baru akan dilakukan pada 2015.

Seluruh DPD I masih mendukung Ical sembari memantau pola komunikasi yang dibangun tiap-tiap kandidat terhadap mereka. “Sampai sekarang DPD I masih mendukung Bang Ical. Tinggal handal mendekati pemilik suara,” kata Ridwan.

Calon Ketum Golkar Diminta Dekati DPD I

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Jokowi Harus Memilih Menteri yang Tepat

MatahatiCorp Independent News

Jokowi Harus Memilih Menteri yang Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Fariz Fachryan mengatakan Jokowi harus memilih menteri yang berasal dari kalangan profesional yang mengerti bagaimana menjalankan kementerian.

“Penting dalam kepemimpinan Jokowi ini memilih menteri profesional yang mengerti bagaimana menjalankan sebuah kementerian,” ujarnya kepada Republika Online (ROL) Ahad (7/9).

Namun, menurutnya, terdapat catatan dimana menteri yang profesional namun tanpa integritas maka akan tetap terjerumus. “Perlu orang yang tepat dalam menjalankan kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan migas,” katanya.

Menurutnya, kasus korupsi di SKK Migas dan Kementerian ESDM yang menyeret Jero Wacik menjadi gambaran bahwa banyak politisi menggerogoti kementerian berdana besar, dalam menjalankan rencana busuknya. “Ini menjadi perhatian buat Jokowi,” katanya.

Ia menuturkan banyaknya pihak yang terjerat kasus korupsi di kementerian dan lembaga-lembaga adalah politisi yang berada di lingkaran kekuasaan.

Jokowi Harus Memilih Menteri yang Tepat

MR. Fangwan Pasmah

more info...

@tm2000back: Reputasi teman politik *uhuk* RT@TM2000Back: mohon jawab : Apakah anda setuju @Jokowi_do2 khianati Prabowo cs ?

MatahatiCorp Independent News

@tm2000back: Reputasi teman politik *uhuk* RT@TM2000Back: mohon jawab : Apakah anda setuju @Jokowi_do2 khianati Prabowo cs ?

Reputasi teman politik *uhuk* RT@TM2000Back: mohon jawab : Apakah anda setuju @Jokowi_do2 khianati Prabowo cs ?

@tm2000back on Twitter

@tm2000back: Reputasi teman politik *uhuk* RT@TM2000Back: mohon jawab : Apakah anda setuju @Jokowi_do2 khianati Prabowo cs ?

Sang Kontributor

more info...

@tm2000back: Rapatkan barisan pak.. @matahaticorp: 39. Saya balas lagi dgn mengatakan, “Lho, kan Pak Prabowo yang mau jadi Presiden. Jika Jokowi tersangk

MatahatiCorp Independent News

@tm2000back: Rapatkan barisan pak.. @matahaticorp: 39. Saya balas lagi dgn mengatakan, “Lho, kan Pak Prabowo yang mau jadi Presiden. Jika Jokowi tersangk

Rapatkan barisan pak.. @matahaticorp: 39. Saya balas lagi dgn mengatakan, “Lho, kan Pak Prabowo yang mau jadi Presiden. Jika Jokowi tersangk

@tm2000back on Twitter

@tm2000back: Rapatkan barisan pak.. @matahaticorp: 39. Saya balas lagi dgn mengatakan, “Lho, kan Pak Prabowo yang mau jadi Presiden. Jika Jokowi tersangk

Sang Kontributor

more info...

PDIP Dukung Gagasan Jokowi Soal Menteri

MatahatiCorp Independent News

PDIP Dukung Gagasan Jokowi Soal Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPP PDI Perjuangan menilai positif gagasan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal menteri tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Gagasan tersebut dianggap sejalan dengan pemikiran yang pernah disampaikan Presiden Sukarno.

“Bung Karno mengatakan, ‘My loyalty to party ends when my loyalty to my country begins‘. Artinya loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara dimulai,” kata Wasekjen DPP PDIP, Achmad Basarah saat dihubungi Republika, Kamis (4/9).

Basarah mengatakan gagasan yang dikemukan Jokowi sangat ideal. Sebab seyogyanya pengurus partai yang sudah dilantik sebagai pejabat publik harus menunjukan kesungguhan mengabdi kepada negara.

“Substasi keinginan Pak Jokowi seperti itu,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

Pendiri ormas sayap Islam PDI Perjuangan Baitul Muslimin itu menyatakan Jokowi belajar banyak dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yaitu, sejumlah menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai tersandung masalah korupsi.

Dia mencontohkan, Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali yang tersandung masalah haji. Kemudian Menteri ESDM yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik yang tersandung masalah migas.

Lalu, Menteri Pertanian yang juga Dewan Syuro PKS, Suswono disebut-sebut terlibat kasus sapi impor. “Hal-hal seperti itulah yang membuat Pak Jokowi berhati-hati dalam merekrut calon menteri dari kalangan partai,” kata Basarah.

Namun, katanya, bukan berarti pengurus partai tidak bisa fokus mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Pengurus partai politik juga bisa diberi kepercayaan menjadi menteri sepanjang mereka komitmen menjalankan tugas negara.

“Bukan berarti menteri struktural partai tidak bisa loyal kepada negara. Kalau sudah tidak percaya pengurus partai, maka bubarkan saja partai. Kita negara demokrasi yang tidak mungkin tanpa partai,” katanya.

PDIP Dukung Gagasan Jokowi Soal Menteri

MR. Fangwan Pasmah

more info...

@tm2000back: “@penyiargalau: “KISAH MANUSIA PALING BUSUK DALAM SEJARAH INDONESIA”: @M4ngU5il “KISAH MANUSIA PAL… http://bit.ly/1rkUvdB”

MatahatiCorp Independent News

@tm2000back: “@penyiargalau: “KISAH MANUSIA PALING BUSUK DALAM SEJARAH INDONESIA”: @M4ngU5il “KISAH MANUSIA PAL… http://bit.ly/1rkUvdB”

“@penyiargalau: “KISAH MANUSIA PALING BUSUK DALAM SEJARAH INDONESIA”: @M4ngU5il “KISAH MANUSIA PAL… http://bit.ly/1rkUvdB”

@tm2000back on Twitter

@tm2000back: “@penyiargalau: “KISAH MANUSIA PALING BUSUK DALAM SEJARAH INDONESIA”: @M4ngU5il “KISAH MANUSIA PAL… http://bit.ly/1rkUvdB”

Sang Kontributor

more info...

@tm2000back: BUKTI AKURAT KORUPSI JOKOWI PADA BUS TRASNJAKARTA By ‘@TM2000Back – Chirpstory http://chirpstory.com/li/227975 lewat @chirpstory

MatahatiCorp Independent News

@tm2000back: BUKTI AKURAT KORUPSI JOKOWI PADA BUS TRASNJAKARTA By ‘@TM2000Back – Chirpstory http://chirpstory.com/li/227975 lewat @chirpstory

BUKTI AKURAT KORUPSI JOKOWI PADA BUS TRASNJAKARTA By ‘@TM2000Back – Chirpstory http://chirpstory.com/li/227975 lewat @chirpstory

@tm2000back on Twitter

@tm2000back: BUKTI AKURAT KORUPSI JOKOWI PADA BUS TRASNJAKARTA By ‘@TM2000Back – Chirpstory http://chirpstory.com/li/227975 lewat @chirpstory

Sang Kontributor

more info...

@tm2000back: Anda hrs bertindak can”@TM2000Back: Bagi yg cerdas, gambar ini akn mnjadi nyata”@FuadTaher: bener can! Cina2 berdtgn pic.twitter.com/lNVPfuVAGK”

MatahatiCorp Independent News

@tm2000back: Anda hrs bertindak can”@TM2000Back: Bagi yg cerdas, gambar ini akn mnjadi nyata”@FuadTaher: bener can! Cina2 berdtgn pic.twitter.com/lNVPfuVAGK”

Anda hrs bertindak can”@TM2000Back: Bagi yg cerdas, gambar ini akn mnjadi nyata”@FuadTaher: bener can! Cina2 berdtgn pic.twitter.com/lNVPfuVAGK”

@tm2000back on Twitter

@tm2000back: Anda hrs bertindak can”@TM2000Back: Bagi yg cerdas, gambar ini akn mnjadi nyata”@FuadTaher: bener can! Cina2 berdtgn pic.twitter.com/lNVPfuVAGK”

Sang Kontributor

more info...