Inilah Petinggi PPP yang Ingin Nyeberang ke KIH

MatahatiCorp Independent News

Inilah Petinggi PPP yang Ingin Nyeberang ke KIH

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi PPP.

Mereka adalah Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Sekjen Romahurmuziy.

“Mereka menyatakan siap untuk sama – sama kami di KIH,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).

Namun demikian, Puan menyatakan meskipun mereka setuju, pihaknya masih menunggu kepastian dari ketum PPP Suryadharma Ali. Kabarnya, SDA belum mengizinkan PPP menyeberang ke Jokowi.

“Saya belum ketemu sama Pak SDA,” katanya

Kendati demikian, pihaknya juga masih menunggu keputusan akhir dari PPP mengingat saat ini pimpinan partai Koalisi Merah Putih (KMP) juga tengah melangsungkan rapat terkait pemilihan pimpinan MPR.

Inilah Petinggi PPP yang Ingin Nyeberang ke KIH

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Ini Alasan PPP tak Dapat Jatah Pimpin MPR

MatahatiCorp Independent News

Ini Alasan PPP tak Dapat Jatah Pimpin MPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengemukakan dua partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP) tidak mendapat jatah pada paket calon pimpinan MPR RI yang diusulkan KMP. Dua partai itu adalah PPP dan Gerindra.

Ia mengatakan alasan PPP tak mendapatkan jatah karena masih terganjal persoalan di internal. Sedangkan Gerindra memang mengalah karena ingin mengisi pos lain di DPR RI.

Selain di MPR, PPP pun tak mendapatkan jatah pimpinan di kursi DPR. Dengan kondisi tersebut, Fadli berharap PPP tetap setia berada di dalam KMP meski tak dapat kursi pimpinan.

“Kita harapkan PPP tetap berada di dalam KPM, karena sudah ada kesepakatan. Posisi-posisi yang akan diisi tidak hanya pimpinan DPR dan MPR, tapi komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan juga belum


diisi,” katanya, Senin (6/10).

KMP, kata dia, juga tidak khawatir jika PPP pindah ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Dijelaskan Fadli, komposisi paket calon pimpinan MPR RI dari KMP sudah final dan sudah diputuskan pada rapat pimpinan partai politik anggota KMP yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (PG), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan DPD RI.

Sebelumnya, beredar beberapa nama yang disebut-sebut akan mengisi paket calon pimpinan MPR dari KMP yakni Syarif Hasan dan Nurhayati Ali Assegaf (PD), Mahyuddin (PG), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Sedangkan, satu nama dari DPD RI yang akan diusung dalam paket dari KMP disebut-sebut adalah Achmad Muqowam dari PPP.

Ini Alasan PPP tak Dapat Jatah Pimpin MPR

MR. Fangwan Pasmah

more info...

DPD Berharap Pemilihan Pimpinan MPR Mengendepankan Musyawarah

MatahatiCorp Independent News

DPD Berharap Pemilihan Pimpinan MPR Mengendepankan Musyawarah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bambang Sadono berharap pemilihan Ketua MPR RI yang akan berlangsung Senin (6/10) besok, mengutamakan prinsip musyawarah agar semua pihak bisa terakomodasi.

“Kami ingin semua fraksi (kelompok) duduk bersama, musyawarah, menghindari voting, dan mengusahakan semua fraksi terwakili,” katanya di Crowne Plaza Hotel Jakarta, Minggu (5/10).

Bambang melanjutkan, DPD sudah memiliki sembilan nama untuk menjadi pimpinan MPR RI. DPD pun akan mengusulkan perubahan tata tertib (tatib) mengenai jumlah pimpinan tersebut.

“Bisa dirumuskan kembali jumlah pimpinan bisa tujuh atau sembilan, agar kedua kelompok merasa terwakili dan tidak ada yang ditinggalkan. Nggak ada istilah kalah dan menang,” jelasnya.

Ia mengatakan dalam pemilihan pimpinan MPR tidak perlu terburu-buru. DPD pun, lanjutnya, akan mengusulkan penambahan waktu jika memang pemilihan pimpinan MPR tidak bisa diselesaikan besok.

“Lebih baik mundur dikit, dari pada tergesa-gesa tapi ada yang kecewa, mudah-mudahan tanggal 20 tetap jalan (pelantikan Presiden),” ujarnya.

Anggota DPD lainnya, Asri Anas menegaskan DPD berada di posisi tengah dan tidak ada polarisasi di DPD yang dibawa ke MPR. Ia mengatakan DPD tidak berfokus pada siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil MPR RI.

“Kami menginginkan sinergisme legislatif dan eksekutif agar bisa tumbuh untuk Indonesia yang lebih baik ke depan,” katanya.

Anas melanjutkan, intinya adalah prinsip musyawarah harus diterapkan dalam pemilihan pimpinan MPR RI. Sementara untuk mengusulkan perubahan tatib, DPD harus mengumpulkan 70 tanda tangan anggota DPD disertai alasan pengusulan.

Tanda tangan beserta alasan tersebut kemudian diajukan di rapat gabungan besok siang dan hasil disetujui atau ditolaknya akan diputuskan dalam rapat paripurna besok malam. Anas menambahkan DPD akan mengusulkan sembilan nama yang mewakili tiga wilayah Indonesia, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur.

Sembilan nama yang diusulkan tersebut yaitu, Indonesia Barat diwakili Asmawati, Gafar Usman dan Hudarni Rani. Untuk Indonesia Tengah, Oesman Sapta, A.M Fatwa dan Ahmad Muqowam. Sedangkan Indonesia Timur, John Peris, Hana Hasanah dan Ajib Padinding.

DPD Berharap Pemilihan Pimpinan MPR Mengendepankan Musyawarah

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Demokrat: Dominasi KPM Bukan untuk Jegal Pemerintah

MatahatiCorp Independent News

Demokrat: Dominasi KPM Bukan untuk Jegal Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bagi Partai Demokrat, kepemimpinan baru dalam Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah keputusan akhir yang harus diterima. Diharapkan, para wakil rakyat itu dapat bekerja dengan baik.

Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua, menjelaskan, pimpinan DPR harus dapat mengatur seluruh anggotanya, yang meliputi para tenaga muda. “Pimpinan DPR baru harus lebih progresif ke depannya,” kata Max, Sabtu, (4/10).

Menurutnya, pimpinan DPR pun harus mempunyai kekuatan untuk menghilangkan anggotanya dari kotak-kotak partai. Dengan begitu, DPR dapat bersinergi dengan pemerintah.

“Presentase DPR kali ini lebih dominan diisi oleh kader dari Koalisi Merah Putih, namun jangan dinilai untuk menjegal pemerintahan Pak Jokowi,” jelasnya. Ia menambahkan, hal paling penting adalah membangun Indonesia ke depan dan menjaga harkat martabat bangsa melalui pimpinan baru DPR.

Menanggapi terpilihnya kader Partai Demokrat sebagai salah satu pimpinan DPR, Agus Hermanto, yang dianggap menghilangkan kesempatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk meraih kursi pimpinan DPR, Max mengaku, tak dapat berkomentar. Baginya, ia tak memiliki kapasitas memberi pendapat mengenai fakta itu. “Para pemimpin Koaliasi Merah Putih yang bisa menjelaskan,” katanya.

Demokrat: Dominasi KPM Bukan untuk Jegal Pemerintah

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Jokowi Diminta Hidupkan Lagi Salam Pancasila di Acara Kenegaraan

MatahatiCorp Independent News

Jokowi Diminta Hidupkan Lagi Salam Pancasila di Acara Kenegaraan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk membudayakan lagi ‘Salam Pancasila’ dalam acara resmi kenegaraan. Salam pancasila adalah salam nasional bangsa Indonesia yang diputuskan melalui Maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945.

Sekretaris Center for the Study of Pancasila Ideology (CSPI), Janu Wijayanto mengatakan upaya untuk membudayakan Pancasila dan menghargai sejarah perlu dilakukan. Untuk itu upaya untuk menjadikan nilai Pancasila hidup dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan.

“Untuk itu Pusat Studi Ideologi Pancasila menyerukan dukungan agar Pemerintah Baru Jokowi, mempraktekkan Salam Pancasila di setiap acara kenegaraan,” kata Janu Jumat (3/10).

Salam pancasila adalah salam nasional bangsa Indonesia yang diputuskan melalui Maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Salam nasional ini resmi berlaku sejak tanggal 1 September 1945 dan tidak ada satupun Presiden RI selanjutnya yang mencabut maklumat tanggal 31 Agustus 1945 tersebut.

Artinya maklumat pemerintah tersebut tetap berlaku sebagai aturan main ketatanegaraan di Indonesia. Salam Pancasila sebagai salam nasional masih sah sebagai salamnya bangsa Indonesia sehingga butuh ketauladanan pemimpin dan elit politik penyelenggara negara untuk mempraktikkannya.

Jokowi Diminta Hidupkan Lagi Salam Pancasila di Acara Kenegaraan

MR. Fangwan Pasmah

more info...

PDIP Optimistis Rakyat Inginkan Pilkada Langsung

MatahatiCorp Independent News

PDIP Optimistis Rakyat Inginkan Pilkada Langsung

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirat meyakini rakyat menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung bukan melalui DPRD yang sekarang diatur dalam UU Pilkada.

“Sangat ironis kalau anggota DPR tidak mengetahui aspirasi rakyat. Saya yakin, rakyat ingin pilkada langsung,” kata Maruarar saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Menurut Maruarar, pilkada tak langsung merupakan bentuk inkonsistensi terhadap ideologi, ‘platform” dan aspirasi rakyat.

Ia mengatakan selama 10 tahun ke belakang Indonesia telah menyelenggarakan pilkada langsung kemudian saat ini disahkan UU Pilkada yang memuat pilkada tidak langsung, sementara itu pemerintah mengeluarkan perpu untuk membatalkan UU tersebut.

“Lima tahun lalu kita sangat bangga karena kita bersatu membuat UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang menyampaikan suara rakyat. Proses pemilu sangat trasnparan. Tapi apa yang terjadi sekarang bagaimana dengan suara rakyat,” katanya.

Hal senada disampaikan dari Politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang menilai keputusan mengeluarkan perpu dikhawatirkan menjadi tren yang tidak baik ke depannya.


Dia menjelaskan tren yang tidak baik itu maksudnya, setiap ada perbedaan pendapat, perpu lantas dikeluarkan.

“Jangan sampai beda pendapat, pro kontra atas UU, perpu langsung dikeluarkan, ini kan ‘standing’ posisi konstitusi tidak baik ke depannya,” katanya.

Selain itu, Mantan Ketua Komisi III DPR itu menyebut, jika perpu menjadi jalan pintas pemecahan masalah, maka akan bergeser dari semangat utama konstitusi dari pemahaman awal. “Takutnya, menjadi tren yang tidak bagus, memang itu wewenang pemerintah tapi sebagai rekan mengingatkan,” katanya.

PDIP Optimistis Rakyat Inginkan Pilkada Langsung

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Gerindra Tunjuk Muzani Jadi Ketua Fraksi Sekaligus Calon Pimpinan MPR

MatahatiCorp Independent News

Gerindra Tunjuk Muzani Jadi Ketua Fraksi Sekaligus Calon Pimpinan MPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan partainya kembali menunjuk Achmad Muzani sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPR.

“Sudah Ketua Fraksi Pak Muzani,” kata Edhy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Edhy mengatakan penunjukan Muzani sebagai Ketua Fraksi Gerindra telah mendapat restu dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Sudah ditandatangani Pak Prabowo,” ujarnya.

Selain menjadi Ketua Fraksi Gerindra, Muzani juga akan dicalonkan sebagai Wakil Ketua MPR. Keputusan ini menurut Edhy diambil karena Muzani dipandang sebagai tokoh senior di internal Gerindra.

“Ya, Pak Muzani kan lebih senior. Pak Muzani juga akan dicalonkan sebagai pimpinan MPR,” katanya.

Sementara itu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menunjuk Dossy Iskandar sebagai Ketua Fraksi Hanura di DPR. Dossy sebelumnya menjabat Sekretaris Fraksi Hanura di DPR.

“Pak Dossy sebagai ketua fraksi, sekretaris fraksi tetap saya,” kata politikus Hanura, Saleh Husin.

Saleh mengatakan Hanura mencalonkan Ketua Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding sebagai Wakil Ketua MPR. Namun dia mengaku partai belum memutuskan siapa calon Wakil Ketua DPR yang akan diusung Hanura. “Kalau untuk ketua DPR belum kita tentukan karena masih rapat konsultasi dulu,” kata Saleh.

Gerindra Tunjuk Muzani Jadi Ketua Fraksi Sekaligus Calon Pimpinan MPR

MR. Fangwan Pasmah

more info...