Keputusan Koalisi Dengan PDIP, Tunggu Rapimnas Golkar

MatahatiCorp Independent News

Keputusan Koalisi Dengan PDIP, Tunggu Rapimnas Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum Partai Golkar Aburizal ‘Ical’ Bakrie mengklaim sudah temukan kecocokan dengan PDI Perjuangan. Namun keputusannya untuk merapat ke partai tersebut terhalang mekanisme partai yakni forum Rapimnas yang berlansung Ahad (18/5).

“Saya akan minta izin dulu tentang koalisi ini,” kata Ical saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (15/5).

Dia menambahkan, pertemuan tadi belum membicarakan soal capres dan cawapres dalam berkoalisi. Sebab, sampai saat ini, ia masih memegang mandat sebagai capres Golkar. Hasil dari pertemuan ini, akan dibawa ke forum rapimnas, pihaknya tidak bisa putuskan secara personal.

Itulah sebabnya, ia enggan menyebut pertemuan tadi sebagai langkah memulai koalisi. Ke depan, putusan dari rapimnas Golkar akan segera dikomunikasikan kembali dengan PDI Perjuangan. Dia menyatakan, sudah ada kesamaan pendapat di dalam tubuh partainya itu.

“Saat pertemuan tadi memang sudah ada kecocokan, namun harus melalui rapimnas terlebih dahulu,” ujar dia.

Keputusan Koalisi Dengan PDIP, Tunggu Rapimnas Golkar

MR. Fangwan Pasmah

more info...

Temui Jalan Buntu, Demokrat Siap Capreskan Sri Sultan HB

MatahatiCorp Independent News

Temui Jalan Buntu, Demokrat Siap Capreskan Sri Sultan HB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat berencana menggandeng Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon presiden Partai Demokrat. Sultan dianggap bisa menjadi solusi atas rendahnya elektabilitas peserta konvensi Partai Demokrat.

“Ini solusi jalan buntu. Sultan tokoh Golkar, jangan lupa Sultan pendiri (Ormas) Nasdem,” kata Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat, Ramdhan Pohan saat dihubungi wartawan, Rabu (14/5).

Ramadhan mengatakan elektabilitas Sultan dalam survei tidak terlalu jelek. Dia mencontohkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Menurut Ramadhan, meski elektabilitas Sultan belum menyaingi elektabilitabilitas Jokowi, namun Sultan cukup berpotensi menyaingi elektabilitas Prabowo dan Gita Wirjawan. “Antara Sri Sultan, Gita, Prabowo bedanya cuma empat persen, dan kemudian yang belum memberi jawaban 30 persen,” ujarnya.

Demokrat percaya upaya menggandeng Sultan tidak akan menemui banyak hambatan. Ini karena menurut Ramadhan, Sultan memiliki keinginan menjadi capres namun enggan bersikap aktif memohon-mohon kepada partai politik.

“Beliau siap dicapreskan. Tapi tak mau merengek minta ke partai,” katanya.

Ramadhan menyatakan Demokrat siap mengalah apabila Sultan bersedia menjadi capres. Menurutnya Demokrat cukup puas hanya dengan mengisi posisi cawapres.

Bagaimana komunikasi dengan Golkar? Ramadhan optimistis Golkar bersedia mendukung usulan Demokrat. Menurutnya Sultan merupakan capres alternatif di luar Aburizal Bakrie.

Dan lagi selama ini Demokrat merasa tidak mengalami persoalan berkoalisi dengan Golkar. “Secara umum hubungan kita mantap selama 10 tahun berkoalisi,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

Temui Jalan Buntu, Demokrat Siap Capreskan Sri Sultan HB

MR. Fangwan Pasmah

more info...

PKB: Golkar Dukung Jokowi Pastikan 1 Putaran

MatahatiCorp Independent News

PKB: Golkar Dukung Jokowi Pastikan 1 Putaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak Partai Golkar untuk bergabung ke dalam koalisi yang mengusung Jokowi. Hingga kini, Jokowi hanya diusung PDIP, PKB, dan Nasdem. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, kalau partai berlambang beringin tersebut ikut bergabung maka pemenangan pilpres bisa dilakukan dengan mudah.

“Apalagi Golkar akan bergabung dengan Jokowi, insya Allah satu putaran,” kata Marwam saat pemaparan survei ‘Split-Ticket Voting, Karakteristik Personal dan Elektabilitas Capres’ di Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut dia, tiga parpol pengusung Jokowi sebenarnya sudah solid. Hanya saja, pihaknya masih terbuka untuk menerima parpol lain yang ingin bergabung dengan koalisi yang digawangi PDIP. Dia menyatakan, Golkar merupakan partai besar.

Karena masih belum punya mitra koalisi untuk mengusung Aburizal Bakrie, ia menyarankan agar Golkar merapat ke Jokowi saja. Dia menyatakan, keputusan PKB mendukung Jokowi merupakan langkah tepat. Pasalnya, sosok mantan Wali Kota Solo tersebut sangat dekat dengan rakyat.

Dia merasakan sendiri realita itu ketika ikut berkeliling dengan Jokowi ke Sulawesi pada akhir pekan lalu, “Ada getaran yang tidak ada batas dengan rakyat. Memang ini persoalan personality. Ini pemimpin karismatik,” ujar Marwan.

PKB: Golkar Dukung Jokowi Pastikan 1 Putaran

MR. Fangwan Pasmah

more info...

@TrioMacan2000: 24. Terhadap Jokowi cukup kita tuntut beliau satu hal saja : Bersikaplah Jujur. Berani Jujur Hebat ! Sekian. MERDEKA !

MatahatiCorp Independent News

@TrioMacan2000: 24. Terhadap Jokowi cukup kita tuntut beliau satu hal saja : Bersikaplah Jujur. Berani Jujur Hebat ! Sekian. MERDEKA !

24. Terhadap Jokowi cukup kita tuntut beliau satu hal saja : Bersikaplah Jujur. Berani Jujur Hebat ! Sekian. MERDEKA !

@TrioMacan2000 on Twitter

@TrioMacan2000: 24. Terhadap Jokowi cukup kita tuntut beliau satu hal saja : Bersikaplah Jujur. Berani Jujur Hebat ! Sekian. MERDEKA !

Sang Kontributor

more info...

PPP: Kasus Rahmat Yasin Bukan Urusan Partai

MatahatiCorp Independent News

PPP: Kasus Rahmat Yasin Bukan Urusan Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rahmat Yasin telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (7/5) malam, di Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor. Dari operasi itu, petugas KPK menyita uang miliaran rupiah. Dugaan sementara, proses ini berkaitan dengan izin Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur).

Menanggapi kasus ini, Sekjen PPP, Romahurmuzy mengatakan, kasus tersebut tidak menentukan suara partai.

”Kita melihatnya sebagai urusan pribadi tidak ada kaitannya dengan partai tidak ada pengaruh ke suara,” kata dia, Sabtu (10/5).

Rohamurmuzy kemudian tidak secara gamblang menjelaskan nasib Rahmat akan dipecat atau tidak. Menurut dia, sikap partai akan melihat yang bersangkutan untuk berkomunikasi dengan partai.

”Dan sebagai hal bukan berkaitan dengan partai, Rahmat yang memiliki hak untuk menentukan sikap,” kata dia.

Rohamurmuzy mengatakan, pihaknya akan menunggu keputusan yang bersangkutan dengan Rahmat Yasin. Masalahnya, dalam prosedur organisasi, posisinya hari ini tidak dapat menjalani tugas.

Alhasil, PPP menunjuk pelaksana ketua untuk menjalankan tugas yang sempat dilaksanakannya sebagai DPW PPP, Jawa Barat. ”Belum ada yang menggantinya, mekanisme tetap pelaksana tugas,” katanya.

PPP: Kasus Rahmat Yasin Bukan Urusan Partai

MR. Fangwan Pasmah

more info...

@TrioMacan2000: Membongkar Kepalsuan Jokowi Si Capres Jongos Cina http://ln.is/wp.me/TNrsE lewat @galuhsari20

MatahatiCorp Independent News

@TrioMacan2000: Membongkar Kepalsuan Jokowi Si Capres Jongos Cina http://ln.is/wp.me/TNrsE lewat @galuhsari20

Membongkar Kepalsuan Jokowi Si Capres Jongos Cina http://ln.is/wp.me/TNrsE lewat @galuhsari20

@TrioMacan2000 on Twitter

@TrioMacan2000: Membongkar Kepalsuan Jokowi Si Capres Jongos Cina http://ln.is/wp.me/TNrsE lewat @galuhsari20

Sang Kontributor

more info...

Presiden SBY Resmi Nonaktifkan Atut

MatahatiCorp Independent News

Presiden SBY Resmi Nonaktifkan Atut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani surat keputusan (SK) pemberhentian sementara Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, Jumat (9/5).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan, dalam SK Presiden 28/P/2014, tersebut Atut resmi dinonaktifkan, sekaligus pengangkatan Rano Karno menjadi pelaksana tugas kepala daerah.

Menurut dia, jabatannya tetap menjadi wakil, namun akan melaksanakan semua tugas gubernur. “Iya, tadi saya cek SK Atut sudah ditandatangai Presiden SBY,” kata Gamawan ketika dihubungi, Jumat (9/5).

Dia menambahkan, Rano sekarang sudah punya kewenangan penuh untuk melaksanakan tugas gubernur. Hal itu termaksud promosi, rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, meski harus dengan kordinasi dan konsultasi Kemendagri.

Gubernur Banten Atut Chosiyah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (6/5) kemarin. Dia menjadi terdakwa dugaan kasus pilkada lebak dan pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten.

Presiden SBY Resmi Nonaktifkan Atut

MR. Fangwan Pasmah

more info...