RMOL. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk “DPR tandingan” diminta segera menghentikan manuvernya, karena manuver politik itu menghambat kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jangan ngambek di sini, jadinya menghambat program-program Jokowi dong. Ini bisa kena pasal makar karena mereka membentuk tandingan. Kalau kita mau bikin pemerintahan tandingan juga bisa,” sindir politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Bambang menilai jumlah 11 Komisi yang ada saat ini sudah cukup mengakomodir semua kepentingan. KIH mesti legowo tidak mendapat posisi pimpinan di Komisi maupun alat kelengkapan dewan, sehingga DPR tidak perlu lagi memekarkan jumlah Komisi hanya untuk menampung elite KIH yang ngambek.
“Saya mengimbau jangan korbankan demokrasi di DPR demi KIH. Jadi untuk pimpinan, ya cuekin saja. Diamin saja mereka. Nanti kalau mereka tidak hadir terus menerus dalam rapat, kan bisa dipanggil paksa. Itu keinginan undang-undang,” tegasnya. [ald]
Bambang Soesatyo: KIH Ngambek, Menghambat Jokowi Menjurus Makar
Agistira
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersikukuh akan mengelar rapat paripurna penentuan pimpinan DPR serta alat kelengkapan dewan meskipun dinilai melanggar aturan.
“Besok kami akan menyelenggarakan rapat paripurna pukul 09.00 WIB di Gedung DPR dengan agenda penentuan pimpinan dan alat kelengkapan dewan,” kata Ketua DPR sementara versi KIH Ida Fauziyah usai rapat konsultasi tertutup, Senin (3/11).
Menurut dia, pengaturan alat kelengkapan dewan (AKD) sudah proporsional dan melibatkan 10 fraksi. Lima fraksi dari Koalisi Merah Putih pun diberikan tawaran menduduki jabatan pimpinan.
“Pada prinsipnya rapat tadi menganut musyawarah mufakat dalam penentuan AKD termasuk komposisi jumlah pimpinan dari fraksi lainnya. Kita mengundang tapi mereka tidak datang,” katanya.
Ia menyebutkan untuk komposisi pimpinan AKD versi KIH yang terbentuk ada 63 orang pimpinan terdiri dari 16 orang ketua dan 47 wakil ketua. Untuk Fraksi PDIP terdiri dari tiga ketua dan sembilan wakil.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar tiga ketua dan delapan wakil ketua, Fraksi Partai Gerindra dua ketua dan enam wakil ketua, selanjutnya Fraksi PKB dua ketua dan lima wakil ketua.
Kemudian Fraksi PAN satu ketua dan empat wakil ketua, Fraksi PKS satu ketua dan tiga wakil ketua, Fraksi PPP satu ketua dan tiga wakil, dan Fraksi Hanura dua wakil ketua.
“Kami sudah membagi secara proporsional dan sesuai aturan tata tertib yang ada, dan inilah susunan pimpinan yang tepat,” katanya.
Saat disinggung apakah langkah Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan sendiri tidak melanggar aturan, Ida mengatakan bahwa proses politik di parlemen selama ini tidak berjalan secara demokratis sehingga dilakukan hal tersebut.
“Diperlukan pimpinan yang membangun kebersamaan dan proses politik secara demokratis. Dari lima fraksi ini perlu ada pimpinan sementara yang dianggap bisa membangun ‘performance’ DPR, sehingga tidak berat kepada satu kelompok saja,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai langkah yang dilakukan kubu KIH melanggar aturan sehingga tidak perlu dianggap.
Menurut dia, yang terpenting untuk dilakukan adalah menjalankan pekerjaan angota dewan dengan melihat alat kelengkapan dewan yang sudah terbentuk.
KIH Ngotot Gelar Paripurna Penentuan Pimpinan DPR
MR. Fangwan Pasmah
RMOL. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengunjungi politikus senior Amien Rais di kediaman Ketua MPP PAN tersebut di Kompleks Taman Gandaria Blok C nomor 1, Jakarta Selatan, Minggu (2/10).
“Ya, tadi bertemu Pak Amien,” jelas Saleh kepada RMOL.
Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu, Ketua DPP Hanura ini mengaku hanya sowan kepada mantan Ketua Umum DPP PAN tersebut. Sebagai yunior, Saleh meminta nasihat kepada Amien agar dirinya bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik.
“Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan Pak Amien. Supaya tawakal, tidak macam-macam,” jelasnya.
Sebagai sesama politikus, dia tidak menampik, mereka menyinggung soal perpolitikan. Tapi dia membantah pembicaraan itu terkait dinamika politik yang ada di DPR. Namun, dia berharap DPR kembali bersatu.
“Kita harapkan sesuai statement yang di DPR, cepat selesai supaya berjalan dengan baik,” tandasnya. [zul]
Menperin Saleh Husin Minta Nasihat Amien Rais
Agistira
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Partai Pembangunan Persatuan (PPP) versi Mukhtamar Surabaya Romahurmuziy, mengatakan, keputusan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Menurut Romi Kemenkumham sudai sesuai dengan aturan pasal 23 ayat 3 UU no 2 tahun 2008.
“Pada UU tersebut, Kemenkumham hanya memiliki waktu tujuh hari sejak pendaftaran persyaratan itu di terima untuk menerbitkan keputusan tentang kepengurusan yang sah,” kata Romi usai menghadiri pembukaan Munas NU di Jakarta, Sabtu (1/11).
Sehingga, lanjut romi kemenkumham memiliki waktu yang sangat pendek untuk memutuskan itu. Romi mengatakan PPP versi Surabaya menyelesaikan muktamar tanggal 17 Oktober 2014, pada sore harinya, mereka telah mendaftarkan seluruh persyaratan ke menteri hukum dan ham.
Artinya, lanjut Romi, apa yang dilakukan kemenkumham sudah berdasarkan hukum. “Karena adanya mundur waktu karena pelantikan kabinet, maka baru tanggal 28 bisa diterbitkan. Jadi tindakan menteri sudah bentuk kepatuhan kepada UU,” kata Romi.
Sedangkan, menurut Romi, Muktamar yang di selenggarakan oleh kubu Suryadarma Ali, bukanlah sebuah mukhtamar yang sah. Karena menurutnya, apa yang dikatakan kubu SDA bahwa ada sebanyak 28 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang hadir sesungguhnya tidak hadir di Hotel Syahid.
“Silahkan saudara-saudara mencek ketua, sekertaris, dan panitia dari 28 DPW yang diklaim mereka, posisinya mereka semua ada dimana hari ini, kemarin atau lusa lau,” katanya.
Ketidakhadiran para DPW tersebut, lanjut Romi, menunjukan bahwa muktamar yang dilakukan oleh kubu SDA tidak kuorum. Hingga, secara politik tidak memiliki legitimasi, dan secara yuridis sudah selesai dengan putusan Menteri Hukum dan Ham. “Secara politk tidak dihadiri oleh separuh dewan pimpinan wilayah maupun cabang, secara hukum kita sudah diakui Kementrian,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadia, Djayadi Hanan, mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan kemenkumham patut dipertanyakan. Karena menurut undang-undang partai politik, konflik yang terjadi dipartai politik harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu.
“Mekanismenya, seharusnya menyerahkan permasalahan konflik tersebut pada mahkamah partai masing-masing. Tapi ada kesan malah kemenkumham menabrak itu,” kata Djayadi kepada Republika, Jumat (31/10).
Sehingga, lanjut Djayadi, wajar jika PPP kubu SDA membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ini langkah yang positif dan baik, karena mereka mengambil langkah hukum. Dari pada mereka langsung memprotes kementrian hukum dan ham itu kurang baik,” ungkapnya.
Dajayadi juga menganggap bahwa langkah byang dilakukan oleh Kemenkumham merupakan langkah politis. Dan menurutnya, apa yang dilakukan oleh kemenkumham ada lah kesalahan. “Lebih cenderung bersifat politis, dan menurut saya itu sebuah blunder,” katanya.
Seharusnya, Djayadi menilai, Jika akan lebih baik jika kemenkumham tidak ikut campur terlebih dahulu masalah PPP ini. “Jika DPR ikut campur, itu masalah DPR. Tapi sebaiknya harus menunggu keputusan mahkamah partai politik. Dan apapun keputusan internal tersebut harus dipatuhi,” katanya.
Romi Anggap Kemenkumham Patuhi Hukum
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Citra DPR akan semakin terpuruk di mata masyarakat jika para anggotanya tetap berebutan kekuasaan di lembaga tersebut, kata pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Muhammad Yamin.
“Baik itu Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menimbulkan kesan negatif di mata masyarakat, karena ujung-ujungnya hanya berebut kekuasaan dan semuanya akan menderita kerugian secara politis,” kata Muhammad Yamin di Solo, Jumat (31/10).
Ia mengatakan semestinya semuanya tidak menang-menangan sendiri baik itu KMP (Partai Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional) maupun KIH (PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP).
“Meskipun KMP itu mempunyai suara banyak dalam DPR semestinya juga tidak boleh menang sendiri dan suara dari KIH harus didengarkan, apabila menginginkan mendapat hati di masyarakat,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, semua pimpinan di partai baik yang berasal dari KMP maupun KIH harus duduk bersama untuk bermusyawarah mencapai kemufakatan dalam persoalan tersebut. Dia mengatakan hal itu bila para anggota dewan tidak mau mendapat sorotan dari masyarakat berebut kekuasaan.
“Semua harus memperhitungkan untuk ke depan dan anggota legislatif ini dipilih masyarakat juga untuk memperjuangkan rakyat bukan hanya kepentingan partai atau diri sendiri,” kata Muhammad Yamin yang juga mantan Dekan Fakultas Hukum UNS.
Citra DPR akan Semakin Terpuruk
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura dan PPP kubu Romy yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menggelar sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR RI. Sidang paripurna tandingan ini, digelar karena KIH tidak mempercayai pimpinan DPR saat ini.
“Sehingga dalam rapat itu kami sepakat menggelar sidang paripurna pada Jum’at 31 Oktober pukul 9 pagi,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Achmad Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/10) malam.
Basarah mengatakan sidang paripurna digelar lantaran jalan musyawarah pembagian alat kelengkapan dewan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menemui jalan buntu. Dia berharap sidang paripurna yang digagas KIH bisa mengendurkan ketegangan politik yang terjadi dengan KMP di parlemen.
“Pesan moral kepada pendukung Prabowo-Hatta agar ini menjadi momentum mengendurkan syaraf politik,” ujarnya.
Basarah mengatakan mestinya KMP membagi posisi alat kelengkapan dewan kepada KIH secara proporsional. Sebab walaup bagaimanapun juga, fraksi-fraksi di KIh juga mendapat mandat rakyat untuk mengelola lembaga DPR.
KIH telah melayangkan undangan kepada seluruh fraksi di KMP untuk mengikuti sidang paripurna. Mereka juga telah melayangkan surat izin kepada Sekretariat Jendral DPR soal penggunaan ruang sidang paripurna. Basarah mengingatkan pihak Sekretariat Jendral berlaku adil terhadap mereka.
“Sekjend harus bersikap netral dan profesional,” katanya.
KIH juga telah mengundang pihak Mahkamah Agung (MA) untuk melantik pimpinan DPR yang akan mereka pilih. Andaipun pihak MA tidak hadir, Basarah mengatakan telah menyiapkan langkah hukum untuk mengesahkan pimpinan DPR yang mereka pilih. “Kami telah menyiapkan langkah hukum lain agar ini tidak main-main dan serius,” ujarnya.
Sidang paripurna DPR versi KIH besok mengagendakan tiga hal utama: pembacaan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR, pelantikan pimpinan DPR, dan pemilihan pimpinan akd.
Rabu (29/10) fraksi yang tergabung di KIH PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, ditambah PPP menyatakan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR. Mereka mendeklarasikan pembentukan pimpinan DPR tandingan dengan menunjuk Pramono Anung (PDIP) sebagai Ketua DPR, Abdul Kadir Karding (PKB) Wakil Ketua DPR, Dossy Iskandar (Hanura) Wakil Ketua DPR, Syaifullah Tamliha (PPP) Wakil Ketua, dan Rio Patrice Capella (Nasdem) sebagai Wakil Ketua. KIH juga menyatakan akan membentuk rapat paripurna dan rapat komisi sendiri.
Besok KIH Gelar Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR Tandingan
MR. Fangwan Pasmah
RMOL. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum tahun 2015.
Hal itu disampaikan JK usai menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu malam (29/10).
JK menjelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah untuk meningkatkan pembangunan. Hasil pengurangan subsidi BBM dialokasikan untuk kebutuhan lain.
“Pokoknya bagaimana negeri ini lebih sehat, bagaimana kita membangun jalan lebih banyak, rumah sakit lebih banyak, membangun negeri ini lebih banyak,” beber politisi senior Partai Golkar itu.
Namun, JK enggan menjelaskan besaran kenaikan harga BBM serta mekanisme yang akan dijalankan pemerintah. Apakah kenaikan secara bertahap atau langsung.
“Ya pokoknya kita kurangi subsidi. Memindahkan yang konsumtif ke produktif,” tegas dia. [dem]
JK: Harga BBM Naik Sebelum 2015!
Agistira
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan nama-nama menteri maupun calon menteri yang dianggap terindikasi melakukan korupsi.
Menurut Ramadhan, citra KPK akan dipertaruhkan bila tetap merahasiakan nama-nama tersebut. Karena selama ini KPK begitu dipercaya sebagai lembaga independen yang begitu transparan kepada publik dalam memberantas korupsi.
“Kalau ditutup-tutupi, rakyat curiga ada apa ini? jangan-jangan… jangan-jangan..,” kata Ramadhan kepada Republika melalui pesan elektronik, Selasa (28/10).
Ramadhan menambahkan dalam momen ini, KPK harus tetap menjaga kepercayaan publik meskipun situasi politik dalam negeri masih cukup tinggi. Sebab kepercayaan publik lah yang selama ini membuat KPK tetap berada pada garus terdepan dalam memberantas perilaku korupsi yang nerugikan negara.
Ramadhan juga menyebutkan bahwa Ketua KPK Abraham Samad juga telah berjanji akan membuka nama-nama yang kena stabile merah dan kuning pada proses seleksi menteri beberapa hari yang lalu.
“Abraham Samad kan menjanjikan dua hari ini akan sampaikan nama-nama itui ke rakyat. ini harus dipenuhi karena akan terus ditagih publik,” ucap mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bantuan KPK dalam mengecek rekam jejak kandidat calon menterinya. KPK menandai sejumlah nama menteri yang dianggap berpotensi memiliki masalah hukum dengan warna kuning dan merah, lalu menyerahkan kembali daftar namanya ke Jokowi.
Jokowi sempat mengganti sejumlah nama kandidat menteri yang ditandai oleh KPK. Dan akhirnya mengumumkan nama-nama menteri yang sudah final di Istana Negara. Kini, pasca pengumuman nama-nama menteri dilakukan, Ketua KPK Abraham Samad mengaku siap membuka nama-nama kandidat menteri yang sebelumnya ditandai merah tersebut. Belum diketahui apakah jajaran menteri Jokowi saat ini ada yang sebelumnya ditandai KPK atau tidak
Tak Umumkan Menteri Yang Bermasalah, KPK Akan Dicurigai
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah menjelaskan alasan dibalik penunjukan Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani sebagai menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Menurutnya ada dua pertimbangan khusus yang diambil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terhadap dua tokoh partai tersebut. “Pertimbangannya kompetensi dan hirarki di struktur partai,” kata Basarah saat dihubungi Republika Online, Senin (27/10).
Basarah mengatakan secara kompetensi Tjahjo dan Puan layak menduduki posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kooridinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dari sisi hirarki kepartaian, lanjut Basarah, dua orang tersebut menempati posisi tertinggi partai di bawah ketua umum.
“Jadi di bawah Ibu Mega ada dua pejabat tinggi di DPP yakni Pak Tjahjo Kumolo dan Ibu Puan Maharani,” ujar Basarah.
Ketua Fraksi PDIP di MPR ini berharap menteri di kabinet Jokowi bisa segera bekerja. Mereka harus bisa merealisasikan janji-janji politik Jokowi-JK selama masa kampanye. “Buktikan kemauan presiden. Dedikasikan seluruh dharma bakti kepada bangsa dan negara,” kata Basarah.
Selain Tjahjo dan Puan, dua kader aktif PDIP yang juga menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK ialah Anak Agung Puspayoga dan Yasonna H. Laoly. Puspayoga dipilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM.
Sedangkan Yasonna dipilih menjadi Menteri Hukum dan HAM. Meski dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, namun Puspayoga dan Yasonna tidak menempati hirarki tertinggi di kepengurusan DPP PDIP.
Ini Alasan PDIP Calonkan Puan dan Tjahjo Jadi Menteri
MR. Fangwan Pasmah
RMOL. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.
“Secara keseluruhan semua bangsa Indonesia ini mencantolkan kepada pak Jokowi dan JK,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (26/10).
Karena itu, menurutnya, seluruh rakyat termasuk juga warga Nahdliyin berharap pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Juga penegakan hukum yang lebih adil, dan bermartabat.
“Ini harapan besar sekali. Mudah-mudahan semuanya terlaksana,” beber Said.
Karena itu, dalam ajang Musyawarah Nasional 1 Oktober mendatang, PBNU akan membahas beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah soal upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, pemberdayaan masyarakat di pedesaan.
“Desa harus ditingkatkan. Di samping juga kesenjangan semakin ada dan kemiskinan. Masih ada 30 juta rakyat yang hidup sangat miskin,” demikian Said.[dem]
PBNU Minta Jokowi Perhatikan Desa
Agistira
REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA — Nama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, turut disebut pula sebagai salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Ia namun menegaskan akan menuntasnya tugasnya hingga 2015.
“Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga meminta saya untuk menuntaskan jabatan itu. Saya selalu siap melaksanakannya,” katanya di Palangka Raya, Sabtu (25/10).
Orang nomor satu di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” itu digadang-gadang akan menempati posisi Menteri Dalam Negeri.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) ini namun mengaku tidak mempermasalahkan jika belum diberikan kesempatan masuk dalam jajaran Jokowi-JK.
“Saya akan tetap berbuat yang terbaik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya Kalteng, sekalipun tidak sebagai pejabat negara,” kata Teras Narang.
Beberapa waktu lalu, para tokoh suku Dayak se Kalimantan saat memeringati rapat Damai Tumbang Anoi, meminta dan akan rekomendasi Teras Narang agar masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi-JK. Namun, mantan Anggota DPR RI dua periode itu menolak niat para tokoh Suku Dayak tersebut, dan menegaskan bahwa jabatan tidak perlu dikejar karena merupakan amanah serta kepercayaan dari Presiden.
“Jabatan Menteri itu merupakan pembantu Presiden dalam mempercepat pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Tidak perlu lah membuat rekomendasi,” kata dia.
Disebut Jadi Menteri, Teras Narang Pilih Jadi Gubernur
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan tidak ada pembahasan soal kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Penasehat Tim Transisi Luhut Pandjaitan di Hotel Grand Hyatt pada Kamis (23/10) kemarin.
“Itu pertemuan biasa, pertemuan antara Pak Prabowo dengan kawan lama. Nggak ada pembahasan soal (kabinet) itu,” ucapnya di Gedung DPR/MPR, Jumat (24/10).
Riza juga menepis adanya dugaan bahwa Partai Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan, bahkan ditawari kursi menteri. Ia menegaskan Partai Gerindra konsisten untuk menjadi penyeimbang pemerintahan.
“Kami merasa nyawan sebagai penyeimbang, sebab itu juga mulia,” ucapnya.
Ia menambahkan, pertemuan antara petinggi Parpol Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya tidak langsung dipandang negatif dan dihubungkan dengan masalah jabatan. Justru pertemuan tersebut menandakan hubungan KMP dan KIH dalam kondisi baik.
Gerindra: Pertemuan Prabowo dan Luhut Antara Kawan Lama
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto membantah apabila Presiden Joko Widodo mengulur-ulur waktu pengumuman susunan kabinet. Menurut Hasto, Presiden berpegang kepada Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara yang menyebut tenggat waktu pengumuman selama 14 hari sejak pelantikan.
Hasto menjelaskan, Presiden Jokowi, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, memahami besarnya harapan publik terhadap komposisi kabinet yang dibentuk pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Hebat tersebut. Oleh karena itu, pengkajian mendalam disertai prinsip kehati-hatian dikedepankan dalam penyusunan. Termasuk, memastikan agar pemerintahan yang bersih sebagaimana dambaan semua pihak, dapat diwujudkan.
“Karena itulah, keterlibatan PPATK (dan KPK) itu juga cukup penting karena dipertimbangkan masukan-masukan yang ada,” ujarnya, Kamis (23/10).
Lebih lanjut, Hasto menghargai dinamika yang berkembang di tataran publik perihal komposisi susunan kabinet Jokowi-JK. Namun demikian, Hasto memohon kepada publik agar menunggu kepastian pengumuman dari Presiden Jokowi.
“Mari kita tunggu momentum yang sangat baik bagi Presiden Jokowi untuk mengumumkan susunan kabinetnya pada waktu yang tepat. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena Presiden Jokowi betul-betul memahami bagaimana harapan rakyat agar pemerintahan,” kata Hasto.
Saat didesak wartawan kapan dan lokasi pengumuman, Hasto menjawab diplomatis. “Kita tunggu nanti,” kata Hasto.
Jokowi tak Ulur Waktu Umumkan Kabinet
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG — Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, terkait dengan Pemilu Kepala Daerah di kabupaten di provinsi itu.
“Kita masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu Kepala Daerah,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, RHM Adi Rasyidi di Palembang, Rabu (22/10).
Menurut dia, sekarang ini pihaknya masih menunggu Perppu dulu apakah langsung atau tidak langsung mengenai pelaksanaan pilkada di lima kabupaten di Sumsel itu.
Sementara mengenai apakah sudah ada bakal calon kepala daerah atau partai politik yang mendekati partai tersebut, ia menyatakan, sampai saat ini belum ada.
Ia mengatakan, bagi bakal calon kepala daerah di kabupaten yang akan menggelar pilkada 2015 nanti silahkan saja melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Untuk menentukan siapa yang akan didukung partai Demokrat pada Pilkada itu nanti keputusannya di DPP Partai Demokrat, katanya.
Jadi, DPC Partai Demokrat di daerah bersangkutan merekomendasikan ke DPD Partai Demokrat Sumsel dan selanjutnya disampaikan ke DPP utuk menentukan, ujarnya.
Sementara Anggota KPU Sumatera Selatan, Ahmad Naafi mengatakan, terkait dengan pilkada kabupaten di provinsi itu, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat.
“Kami, masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI mengenai pelaksanaan pilkada tahun 2015,” tuturnya.
Di Sumatera Selatan lima daerah yang akan melaksanakan pilkada yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir dan Musirawas masa berakhir jabatan setelah Juli 2014, begitupula dengan kabupaten pemekaran yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan Musirawas Utara (Muratara), katanya.
Pilkada Belum Jelas, Partai di Daerah Tunggu Perppu
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta– PPP secara resmi masih mendukung Koalisi Merah Putih (KMP). Hal tersebut diungkapkan Suryadharma Ali (SDA) saat pertemuan pimpinan dewan syariah, DPW seluruh Indonesia dan DPP pengurus partai PPP.
“Dukungan resmi pada Prabowo sesuai produk rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 9-11 Mei 2014 lalu,” kata Suryadharma Ali.
Ia menambahkan dukungan tersebut tidak bisa diubah begitu saja. Terlebih lagi jika perubahan dukungan dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat melalui ketua umum palsu. Menurutnya keputusan Rapimnas tidak bisa diubah. Kecuali, perubahan tersebut berdasarkan dari keputusan Muktamar.
Di sela-sela pertemuan, SDA mengatakan jika akhirnya PPP terbelah ke dalam dua koalisi, setiap kader harus melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Bukan PPP menjadi oposisi yang menyalahkan Pemerintah.
SDA: PPP Masih Dukung KMP
MR. Fangwan Pasmah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menanggapi pidato Presiden Joko Widodo saat sidang paripurna MPR.
“Saya kira pidato Jokowi baik. Jokowi mengajak bekerja keras. Semoga pemerintah sukses ke depan dengan baik,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10).
Terkait dengan program yang disebutkan Jokowi saat pidato, ia mengatakan hal itu cukup baik. Jokowi disebutnya memperhatikan aspek maritim di Indonesia.
Apalagi karena selama ini, menurutnya, pemerintah sebelumnya juga memberikan perhatian yang cukup baik dalam bidang maritim.
“Jadi kalo Pak Jokowi mengajak untuk memperhatikan maritim, ya saya kira baik,” katanya.
Menurutnya, Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung program yang baik dari pemerintahan Jokowi ke depan. Namun, juga tetap mengkritisi pemerintah.
Sementara terkait dengan pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, ia mengatakan berharap terjadi musyawarah mufakat antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Sedangkan terkait dengan posisi PPP setelah muktamar, ia mengatakan masih meyakini partai Ka’bah itu bersama-sama dengan KMP.
Ini Tanggapan Hatta Terkait Pidato Pertama Jokowi Sebagai Presiden
MR. Fangwan Pasmah
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyesalkan sikap Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri yang tak menghadiri peresmian Museum Kepresidenan, di Istana Bogor, Jawa Barat.
Seharusnya, momen peresmiaan museum itu dijadikan semangat untuk melakukan rekonsiliasi. “Megawati kurang empati pada semangat rekonsiliasi,” kata Didi, Minggu (19/10).
Dia mengatakan, momen rekonsiliasi yang seyogyanya bisa terjadi pada saat peresmian museum Kepresidenan RI di Istana Bogor telah dilewatkan begitu saja oleh Megawati dengan tidak hadir pada momen bersejarah tersebut.
“Sangat disayangkan. Padahal inilah momentum yang sangat baik, apalagi menjelang hari H peralihan pemerintahan,” kata dia.
Didik pun berterima kasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo Subianto dan para elit lain yang terus membangun komunikasi politik dan semangat persaudaraan. “Demi terwujudnya jalan lapang rekonsiliasi,” pungkas Didi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun terakhir memimpin Indonesia memiliki peran sangat besar. Karena selama periode itu, Indonesia mencapai kemajuan yang cukup membanggakan.
“Meskipun mengalami hujatan dan kritikan dari berbagai pihak, SBY tetap mampu membuktikan kinerja yang baik selama 10 tahun ini,” kata Ibas di sela memimpin acara jalan santai bertajuk “Terimakasih SBY 10 Tahun Memajukan Indonesia” di sepanjang jalur car free day di Jakarta, Minggu 19 Oktober 2014.
Menurut Ibas, sebagai kepala negara yang menjabat selama dua periode di Indonesia, SBY senantiasa bersikap tenang dan bersahaja. Namun, sumbangsih SBY dalam pemerintahan tak diragukan lagi. Fakta berbicara bahwa Indonesia menjadi negara yang semakin memiliki peran dan dihargai oleh dunia dalam 10 tahun belakangan ini.
“Harapannya, apa yang sudah dikelola dengan bagus ini di pemerintahan selanjutnya bisa diteruskan. Negara kita sudah dihargai oleh dunia internasional. Pak SBY ingin melihat Indonesia ke depan semakin dihargai,” kata Ibas.
Masyarakat Indonesia, ia melanjutkan, semestinya tidak terlalu cepat merasa puas dengan kemajuan yang tercapai selama 10 tahun terakhir. Sebab, masih banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi untuk Indonesia yang lebih sejahtera lagi di masa mendatang.
“Pak SBY menginginkan pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi saat ini bisa menjadi tambah tinggi lagi ke depan nanti,” kata Ibas.
Partai Demokrat, ia menambahkan, harus mengapresiasi dukungan rakyat kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II sehingga mampu memberikan kinerja yang baik dan meninggalkan prestasi yang cukup baik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Ini merupakan perpisahan yang indah bagi pemerintahan SBY,” kata Ibas.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Adhie M. Massardi, mengatakan bahwa selama kepemimpinan SBY selama 2004-2014 ini, ada kader-kader Demokrat yang dimasukkan ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan parlemen. Tapi, ada juga kader-kader partai Demokrat yang terjegal korupsi.
“Selain membawa ke Istana, SBY juga membawa teman-temannya ke KPK. Ada Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh. Begitu pula dengan Jero Wacik,” kata Adhie di Jakarta, Sabtu 18 Oktober 2014.
Selain itu, para pemimpin daerah pun juga ada yang terseret kasus korupsi.
Adhie pun menilai, SBY harus mempertanggungjawabkannya secara hukum dan moral. “Demoralisasi bukan hanya karena faktor demokrasi yang menjadi liberal, tapi juga kepemimpinan. Ini jadi hal yang paling penting,” kata dia.
Menurut Adhie, SBY hanya menelurkan sedikit perubahan. Hanya ada dua perubahan yang dilakukan selama rezim SBY. “Perpindahan minyak ke gas dan perdamaian Aceh,” kata dia.
(jp/vv/kp)
Megawati kurang empati, SBY legowo terima kritikan
Gugun Riady
